Bogor, WARTA-bphn
Seluruh Kepala Divisi Pelayanan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI hadiri Acara Temu Konsultasi Pelaksanaan Pembangunan Hukum di jajaran Kementerian Hukum dan HAM , di Aston Hotel, Bogor. Rabu [13-15/6].
Menurut Suwandi dari Kanwil Aceh mengatakan pada WARTA-bphn, bahwa pertemuan seperti sudah sewajarnya dilakukan oleh pusat, sebab keberadaan kami adalah kepanjangan tangan dari pusat, terkadang pusat tidak pernah mengetahui kesulitan-kesulitan yang kami hadapi dilapangan, mudah-mudahan dalam pertemuan ini ada solusi untuk mengatasi kesulitan kami yang berada di daerah.
Yang menjadi Landasan dan Urgensi Penyelenggaraan Temu Konsultasi menurut Sekretaris Badan Pembinaan Hukum Nasional, Sadikin Sabiri, adalah berdasarkan hasil restrukturisasi Program dan Kegiatan. Dimana kegiatan tersebut dimulai tahun anggaran 2011 yang memiliki 1 (satu) Program Teknis yaitu Program Pembinaan Hukum Nasional yang berada pada tataran Unit Eselon I, sedangkan tataran Eselon II, merupakan penanggung jawab kegiatan masing masing kegiatan dengan didasarkan pada indikator kinerja, out put dan outcome yang telah disusun untuk jangka 5 tahun.
Dalam upaya mendukung pelaksanaan berbagai kebijakan di bidang pelaksanaan kegiatan dan anggaran khususnya dalam upaya mendukung restrukturisasi program dan kegiatan dan kebijakan reward and punishment di bidang anggaran maka perlu dilakukan optimalisasi seluruh kegiatan yang dilakukan baik di tingkat Pusat maupun Daerah.
Atas dasar itulah, maka Temu Konsultasi ini menjadi penting untuk diadakan dan memiliki arti yang strategis bagi pelaksanaan tugas dan fungsi BPHN, sehingga pelaksanaan Pembangunan Hukum 2 tahun ke depan akan lebih mantap dengan mekanisme yang telah dipahami dan disepakati bersama, terang Sekretaris BPHN pada WARTA-bphn.
Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatannya ini, menurut pemikiran beliau adalah untuk melakukan evaluasi terhadap seluruh kinerja BPHN berkaitan dengan tugas dan fungsi Kantor Wilayah sampai saat ini, juga untuk mensinergikan perencanaan kegiatan yang akan dilakukan oleh Kantor Wilayah terkait dengan tugas dan fungsi BPHN sehingga akan terwujud sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan pembangunan hukum di Pusat (BPHN) dan Daerah (Kantor Wilayah).
Sasaran kegiatan tersebut adalah : 1. Mengevaluasi optimalisasi kegiatan pembangunan hukum di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM terutama terkait tugas dan fungsi Badan Pembinaan Hukum Nasional. 2. Terwujudnya pola kegiatan dan anggaran Kantor Wilayah khususnya dalam menunjang outcome, indikator, output dan target kinerja kegiatan BPHN. 3. Terciptanya sinergisitas dan optimalisasi seluruh kegiatan yang dilakukan Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah khususnya terkait dengan indikator kinerja Badan Pembinaan Hukum Nasional.
Hal lain yang tidak kalah penting dalam pertemuan ini, sengaja menghadirkan para narasumber yang diakui kepakarannya, antara lain : Prof. DR. C.F.G. Sunaryati Hartono, S.H; Prof. DR. Syahruddin Nawi, SH, MH; Arief Christiono Soebroto, SH., M.Si; Dr. Irman Putra Sidin, S.H., M.H.
Dalam kaitan ini juga BPHN mencoba mencari solusi kendala yang terjadi di daerah. Untuk itu seluruh jajaran pejabat Eselon I dan II di lingkungan BPHN hadir dalam pertemuan ini.
Temu Konsultasi ini dihadiri oleh kurang lebih 75 orang, yang terdiri dari para pejabat di lingkungan Badan Pembinaan Hukum Nasional dan Kantor Wilayah seluruh Indonesia serta beberapa undangan dibuka oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, Dr. Wicipto Setiadi, SH,MH.*tank-HUMAS