BPHN.GO.ID – Jakarta. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi dan target prioritas pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), pada Senin pagi (11/11/2024), di Aula Moedjono BPHN, Jakarta Timur.
Fokus utama kegiatan tersebut adalah melakukan koordinasi intensif antarkelompok kerja (pokja) mengenai data dukung, laporan, serta kelengkapan dokumen lainnya. Setiap pokja memaparkan perkembangan pengumpulan data dukung, penyusunan laporan, serta kelengkapan dokumen pendukung lainnya yang menjadi bagian integral dari proses evaluasi pembangunan Zona Integritas.
Sekretaris BPHN, I Gusti Putu Milawati, dalam arahannya menekankan signifikansi koordinasi yang efektif antar unit untuk memastikan kelengkapan dokumen yang dibutuhkan. Ia juga secara khusus mengingatkan bahwa setelah dokumen-dokumen tersebut lengkap dan terverifikasi, langkah selanjutnya adalah mengunggahnya ke dalam sistem aplikasi E-RB yang menjadi platform utama pengelolaan data reformasi birokrasi.
Berdasarkan monitoring yang telah dilakukan, tercatat bahwa hampir setiap pokja telah memenuhi laporan untuk periode kuartal III tahun 2024, sedangkan laporan kuartal IV saat ini tengah dalam proses pemenuhan data. Capaian ini menunjukkan komitmen kuat seluruh unit dalam mendukung agenda reformasi birokrasi di lingkungan BPHN.
Rapat tersebut turut dihadiri oleh Kepala Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional Jonny P. Simamora, Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional Nur Ichwan, Penyuluh Hukum Ahli Utama Audy Murfi dan Djoko Pudjirahardjo, Analis Hukum Ahli Utama Bambang Iriana Djajaatmadja, serta perwakilan pegawai BPHN dari sekretariat dan setiap pusat. (HUMAS BPHN)
