BPHN.GO.ID – Jakarta. Kinerja pelaksanaan anggaran yang positif merupakan wujud komitmen pemerintah dalam mengelola keuangan negara secara transparan, akuntabel, dan efisien untuk mencapai pembangunan nasional. Pengelolaan anggaran yang berkualitas penting untuk menjaga kesehatan fiskal negara dan memastikan program-program pemerintah mencapai tujuannya.
Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) berkomitmen untuk mengelola anggaran secara optimal dan berkontribusi dalam meningkatkan kinerja anggaran Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Usaha tersebut dibuktikan dengan capaian BPHN sebagai Peringkat Terbaik Pertama Satuan Kerja (Satker) Unit Eselon I Kemenkumham dalam pelaksanaan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun Anggaran 2023.
Prestasi ini tentunya mengulang keberhasilan BPHN di tahun sebelumnya yang juga mendapatkan Peringkat Terbaik Pertama Satker Unit Eselon I Kemenkumham dalam pelaksanaan IKPA Tahun 2022. Pada tahun 2023 BPHN berhasil memperoleh nilai 99,03 dalam capaian IKPA, perolehan ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.
Penghargaan ini diserahkan oleh Kepala Biro Keuangan Kemenkumham Wisnu Nugroho Dewanto dan diterima langsung oleh Analis Pengelola Keuangan APBN Ahli Madya BPHN, Tuyono pada kegiatan Monitoring dan Evaluasi serta Penyerahan Penghargaan Atas Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2023, Rabu (21/02/2023) di Hotel Novotel Mangga Dua, Jakarta. BPHN berhasil mencapai nilai tertinggi dalam 8 indikator IKPA, ini menunjukkan bahwa BPHN mampu mengelola anggaran secara efektif dan efisien.
Sebagai informasi, penilaian IKPA sendiri memiliki tiga kriteria yang terdiri dari kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, setiap K/L wajib memantau dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran belanja secara berkala untuk menjamin efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi penggunaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran.
Keberhasilan BPHN menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran yang berkualitas dapat dicapai dengan komitmen, kerja keras, dan inovasi. Selain itu, hal ini juga memiliki dampak positif dalam hal terkait perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran serta peningkatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kemenkumham. (HUMAS BPHN)
