Berita Utama - Badan Pembinaan Hukum Nasional

Perlu Ketelitian Tingkat Tinggi untuk Evaluasi Perda Pasca UU Cipta Kerja dan UU HKPD

Analis Hukum

Oleh Humas dan Kerja Sama Selengkapnya

Komunikasi dan Partisipasi Masyarakat Jadi Kunci Wujudkan Prolegda dan Perda Berkualitas

BPHN

Oleh Humas dan Kerja Sama Selengkapnya

Sinergi Pengelolaan JDIH di Sulawesi Tengah: Dorong Pembangunan Hukum dan Ekonomi

Sinergi Pengelolaan JDIH di Sulawesi Tengah

Oleh Humas dan Kerja Sama Selengkapnya

Peresmian 92 Desa/Kelurahan Sadar Hukum di Lampung Memperkuat Kesadaran Hukum Masyarakat

Peresmian 92 Desa/Kelurahan Sadar Hukum di Lampung Memperkuat Kesadaran Hukum Masyarakat

Oleh Humas dan Kerja Sama Selengkapnya

Papua Barat Daya Luncurkan Situs Web JDIH: Langkah Besar Menuju Transparansi dan Aksesibilitas Hukum

Papua Barat Daya Luncurkan Situs Web JDIH: Langkah Besar Menuju Transparansi dan Aksesibilitas Hukum

Oleh Humas dan Kerja Sama Selengkapnya

Kapusanev Serukan Perlunya Perubahan Paradigma Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam Rangka Penataan Regulasi

BPHN

Oleh Humas dan Kerja Sama Selengkapnya

Komitmen BPHN Lahirkan Profesi Auditor Hukum Berkualitas

BPHN

Oleh Humas dan Kerja Sama Selengkapnya

Kapusren BPHN Ingatkan untuk Kedepankan Kepentingan Nasional dalam Ratifikasi Perjanjian Internasional

Kapusren BPHN Ingatkan untuk Kedepankan Kepentingan Nasional dalam Ratifikasi Perjanjian Internasional

Oleh Humas dan Kerja Sama Selengkapnya

Kapusren BPHN Tekankan Pentingnya Policy Based On Research dan Partisipasi Publik Bermakna dalam Pembentukan RUU Jaminan Benda Bergerak

BPHN

Oleh Humas dan Kerja Sama Selengkapnya

Kapusanev BPHN Tegaskan Peran Strategis Analis Hukum Dari Evaluasi Hingga Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

BPHN

Oleh Humas dan Kerja Sama Selengkapnya

‹
1
2
...
18
19
20
21
22
23
24
...
265
266
›