WEBSITE BPHN.GO.ID HARUS JADI PUSAT RUJUKAN DOKUMENTASI HUKUM DAN INFORMASI HUKUM BERSKALA NASIONAL
Jakarta, WARTA-bphn.
Pembenahan Website bphn.go.id terus dilakukan guna memberikan kemudahan yang lebih efektif dan efsien dalam pengelolaannya baik oleh Pusat Jaringan Dokumentsi dan Informasi Hukum Nasional dalam hal ini bidang otomasi dan Dokumentasi hukum sebagai pemegang kendali dengan istilah lain Admintrasktor Content Manajemen System (CMS). Sehingga keberadaan Seketariat dan pusat-pusat dilingkungan BPHN sebagai simpul informasi dan pemasok data informasi yeng berisikan kegiatan umum maupun tugas pokok dan fungsi masing-masing pusat , demikian yang disampaikan Kepala Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Buddy Wihardja dalam kegiatan workshop Pengembangan Website bphn.go.id yang selenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional kerjasama dengan sama dengan salah satu Kantor Hukum di jakarta, Selasa (25/11).
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, Enny Nurbaningsih, sebelum menghadiri rapat di Sekretariat Negara, beliau membuka kegiatan dengan menekankan kepada peserta workshop, yang terdiri para pejabat eselon II sampai IV untuk memberikan input kepada Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional sehingga tercipta Website BPHN menjadi pusat rujukan nasional.
Menurut beliau, bahwa saat ini kondisi website bphn.go.id belum maksimal diberdayakan, grafik yang saya pantau belum berubah banyak, artinya website bphn belum menjadi kebutuhan masyarakat yang memerlukan informasi tentang hukum.
Kini telah hadir dua narasumber yang benar-benar berkompeten, yaitu Andhika dari hukum online dan Iqbal. Kehadiran dua narasumber kiranya dapat ditanyakan berbagai hal yang menyangkut website, ujar beliau.
Workshop yang dilakukan oleh Pusat Dokumentasi dan jaringan Informasi Nasional diikuti oleh 150 peserta yang terbagi dalam tiga kelompok , yang masing-masing kelompok memberikan input untuk website bphn kedepan.
Menurut Kasubid, Otomasi, Subianta Mandala mengatakan bahwa kegiatan workshop ini penting dilaksanakan untuk menyamakan persepsi serta sebagai income bagi website bhn kedepan. Menurut beliau bahwa website merupakan jendela kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh BPHN. Seperti kepala BPHN sampaikan bahwa kabinet kerja pemerintahan Jokowi ini, keberadaan website menjadi perhatian khusus, untuk itu diperlukan persamaanpersepsi, tanggungjawab bersama, jelas beliau.
Kegiatan yang dimulai pk. 08.00 wib dengan suguhan dua materi yang berjudul Web Terintegrasi, Informatif dan Interaktif serta Pentingnya Media Informsi Website Dalam Penyebarluasan Informasi Hukum yang di bawakan oleh dua narasumber ditanggapi dengan penuh antusias oleh para peserta apalagi setelah dibuka sesi tanya jawab, berbagai pertanyaan dilontarkan pada narasumber.*tatungoneal