Jakarta – Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Widodo Ekatjahjana, Sekretaris BPHN, I Gusti Putu Milawati, Kepala Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Nofli dan Kepala Pusat Perencanaan Hukum Nasional, Arfan Faiz Muhlizi dikukuhkan sebagai Duta Integritas Kemenkumham oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamen) Edward Omar Sharif Hiariej. KaBPHN dan Pimpinan Tinggi Pratama BPHN merupakan bagian dari 295 nama Duta Integritas Kemenkumham yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-13.OT.03.02 Tahun 2023. Penetapan Duta Integritas Kemenkumham diharapkan dapat menjadi kontrol internal sekaligus menjadi katalisator untuk mewujudkan Kemenkumham yang berintegritas.
"Duta Integritas ini tidak hanya bersifat simbolis, namun dapat bekerja dengan program kerja/rencana aksi yang spesifik, terukur, logis, dan ada periode waktu yang jelas," ujar Wamen yang akrab dipanggil Eddy dalam sambutannya pada kegiatan Penguatan Program Dukungan Manajemen Unit Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2023 yang menjadi bagian peringatan puncak Hari Ulang Tahun Itjen ke-57 di Hotel Aston Kartika Grogol, Rabu (8/11/2023).
Pada peringatan hari ulang tahun ke-57 ini, Itjen mengusung tema “Akselerasi Digital Wujudkan Pengawasan Optimal”. Tema yang memberikan pesan bahwa Insan APIP Kemenkumham mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi untuk meningkatkan kinerja pengawasan dan Capaian Kinerja Kemenkumham dapat dievaluasi pelaksanaannya melalui pengawasan optimal yang berbasiskan teknologi informasi. Dalam kegiatan ini Itjen menandatangani kerja sama dengan BSSN dan penandatanganan kerja sama Itjen dengan BRIN.
Wamen yang mewakili Menteri Hukum dan HAM menyampaikan apresiasinya atas upaya nyata yang dilakukan oleh Itjen atas prestasi dan keberhasilan capaian kinerja Kementerian Hukum dan HAM. "Saya juga memerintahkan Inspektur Jenderal (Irjen) untuk mengkoordinir seluruh unit Eselon I dan Kepala UPT dapat mengikuti Pelatihan PRESTASI, sertifikasi PELOPOR maupun API. Sebab pelatihan dan sertifikasi ini dapat bermanfaat untuk diri sendiri, sebagai kontrol internal sekaligus menjadi katalisator untuk mewujudkan Kemenkumham yang Berintegritas sebagaimana yang menjadi harapan kita semua," kata Eddy.
Sejak tahun 2020, Itjen telah memperoleh Sertifikasi ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dan berhasil melakukan resertifikasi di tahun 2023. Pada kesempatan ini, Eddy mengapresiasi terhadap keberanian Itjen mendeklarasikan diri untuk menjadi organisasi yang bersih dari segala bentuk tindak penyuapan. Ia juga mengajak seluruh satuan kerja untuk dapat melaksanakan hal yang sama dengan melalukan sertifikasi ISO SMAP 37001:2016.
Irjen, Razilu pada laporannya menuturkan bahwa seluruh terobosan yang dilakukan Itjen diharapkan dapat meningkatkan prestasi dan kinerja Kementerian Hukum dan HAM. "Melalui terobosan-terobosan tersebut, yang kami harapkan hanya satu, yaitu terwujudnya pengawasan yang optimal yang akan bermuara pada peningkatan prestasi dan kinerja Kementerian Hukum dan HAM," ucap Razilu.
Turut hadir langsung dari BPHN dalam kegiatan tersebut, KaBPHN Widodo Ekatjahjana yang didampingi Sekretaris BPHN I Gusti Putu Milawati, para Pimti Madya, Pimti Pratama, dan KaUPT Kemenkumham lainnya. Hadir secara virtual dari BPHN Kepala Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional Nofli, Kepala Pusat Perencanaan Hukum Nasional BPHN Arfan Faiz Muhlizi serta Pimti Pratama dan KaUPT Kemenkumham lainnya yang juga dikukuhkan sebagai Duta Integritas Kemenkumham.