BPHN.GO.ID – Jakarta. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) menerima audiensi Biro Hukum Kementerian Koordinator bidang Investasi dan Kemaritiman (Kemenkomarves) serta tujuh kementerian/lembaga (K/L) yang berada di bawah naungannya, Rabu (17/01/2024). Kepala BPHN, Widodo Ekatjahjana, menyambut baik kegiatan ini dan mengapresiasi semangat positif yang ditunjukkan oleh Kemenkomarves terkait pengelolaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).
Widodo menyampaikan bahwa JDIH memiliki peran yang strategis dalam peningkatan literasi hukum. Peranan tersebut akan makin diperkuat dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pembinaan Hukum Nasional (RUU PHN) yang saat ini tengah disusun oleh BPHN.
“JDIH perlu diperkuat karena mengemban peran pembudayaan hukum yang memang menjadi salah satu tugas BPHN. Kami juga berharap jangkauan JDIH diperluas. Bukan hanya di sektor publik saja, namun bisa merambah ke sektor privat,” ungkap Widodo dalam kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Mochtar BPHN, Jakarta Timur.
Widodo juga berharap agar audiensi dengan Kemenkomarves tidak berhenti pada pembahasan JDIH saja, tapi berlanjut ke pembahasan lain. “Audiensi ini dapat menjadi langkah awal untuk pembukaan forum yang lebih luas. Misalnya, pembicaraan terkait penyusunan regulasi, sehingga dapat meminimalisir adanya luncuran-luncuran dalam penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah atau Rancangan Peraturan Presiden (RPP/RPerpres),” tambahnya.
Kepala Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, Nofli menyampaikan bahwa kegiatan audiensi ini merupakan upaya Kemenkomarves dan tujuh K/L di bawah naungannya untuk meningkatkan layanan informasi hukum yang dikelola. Ia menyampaikan bahwa BPHN selalu menyambut baik anggota JDIH yang ingin melakukan audiensi dalam upaya peningkatan JDIH yang dikelolanya.
Kepala Biro Hukum Kemenkomarves, Budi Purwanto, mengatakan bahwa Kemenkomarves terus melakukan inovasi dalam pengembangan JDIH. “Inovasi-inovasi yang kami terapkan ini merupakan wujud dukungan kepada masyarakat dalam memperoleh kemudahan akses layanan informasi hukum,” kata Budi.
Turut hadir dalam kegiatan ini, Sekretaris BPHN I Gusti Putu Milawati, Kepala Biro Hukum Kementerian Kelautan dan Perikanan Effin Martiana, Kepala Biro Hukum Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Bambang Sujito, Kepala Biro Hukum Kementerian Perhubungan F. Budi Prayitno, Plt. Kepala Biro Hukum Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Mardi Parnowiyoto, Kepala Biro Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Supardi, Perwakilan Biro Hukum Kementerian Investasi/BKPM, dan Perwakilan Biro Hukum Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. (HUMAS BPHN)
