BPHN.GO.ID – Jakarta. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) turut berperan aktif dalam Rapat Pleno dan Evaluasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) 2024 yang diselenggarakan oleh Badan Strategi Kebijakan (BSK) Kementerian Hukum dan HAM, mulai Senin hingga Kamis (7-10 Oktober 2024).
Sekretaris BPHN, I Gusti Putu Milawati, bersama dengan pimpinan tinggi pratama BPHN lainnya hadir dalam rangkaian kegiatan yang berlangsung di Sari Pacific Jakarta tersebut. Kehadiran jajaran pimpinan BPHN menunjukkan komitmen lembaga dalam mendukung upaya reformasi hukum nasional.
Kepala BSK Kumham, Y. Ambeg Paramarta, menyatakan partisipasi instansi dalam penilaian IRH tahun ini meningkat menjadi 91,57% atau 576 dari 629 instansi target. Sebanyak 393 instansi atau 62,48% memperoleh nilai baik hingga istimewa.
"Ini merupakan pencapaian yang luar biasa. Prestasi ini tidak akan tercapai tanpa kerja keras Tim Sekretariat IRH Wilayah dan Pusat yang telah mendampingi instansi dalam menyiapkan data dukung," ujar Ambeg.
Selain rapat pleno, BSK Kumham juga mengadakan evaluasi kegiatan Penilaian IRH untuk meningkatkan kualitas penilaian di tahun mendatang. Ambeg mengungkapkan bahwa Penilaian IRH 2025 akan menjadi bagian dari penilaian Indeks Pembangunan Hukum (IPH). Untuk itu, perlu dilakukan pembahasan antara Tim Sekretariat IRH, IPH, dan Bappenas guna menyamakan persepsi.
Rangkaian kegiatan ini turut dihadiri oleh Kepala Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional Jonny Pesta Simamora, Kepala Pusat Perencanaan Hukum Nasional Arfan Faiz Muhlizi, Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional Nur Ichwan, dan Plt. Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum Sofyan. (HUMAS BPHN)
