BPHN.GO.ID-Jakarta, Tim Penilai Nasional (TPN) Pembangunan Zona Integritas dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) mendatangi Badan Pembinaan Hukum Nasional, pada Jumat (28/10/2022).
Kedatangan TPN ini untuk melakukan Verifikasi Lapangan dan peninjauan pembangunan Zona Integritas (ZI) BPHN menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
TPN didampingi Sekretaris BPHN, Audy Murfi beserta jajaran berkeliling melihat berbagai inovasi sarana layanan publik yang ada di BPHN khususnya yang ada di Law Center.
"Kami hadir saat ini untuk menindaklanjuti hasil dari desk evalusi yang sudah dilakukan, sekaligus ingin melihat secara langsung apakah betul yang sudah disampaikan dalam data dukung dan secara virtual meeting sudah sesuai," jelas Ummu selaku Ketua Tim TPN.
Lebih lanjut Ummu juga menyampaikan bukan berarti bahwa kedatangan Tim TPN dari KemenPAN-RB untuk mengevaluasi adalah merasa lebih baik dari Kementerian Hukum dan HAM, namun untuk melihat inovasi yang lebih baik sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki.
"Kami sangat excited bisa berkunjung ke BPHN karena kami juga ingin mempelajari best practise apa saja yang sudah dilakukan," kata Ummu.
Dalam kesempatan itu pula, Sekretaris BPHN menyampaikan Inovasi Pelayanan Publik apa saja yang telah dilakukan BPHN antara lain BPHN New website BPHN yang menampilkan fitur-fitur secara online sistem, Peta Sebaran OBH, Sirenkum (Sistem Informasi Perencanaan Hukum), E-Masdaskum (Aplikasi Masyarakat Cerdas Hukum), JUARA (Jurnal Rechtsvinding/Artikel Hukum Bersuara) bagi penyandang disabilitas.
"BPHN berupaya untuk merevitalisasi layanan terintegrasi di law center, yang sebelumnya hanya konsultasi hukum saja, namun sekarang sudah ada layanan JDIH, PPID, dan Studio Podcast BPHN," jelas Audy.
Kedatangan TPN ini untuk melakukan Verifikasi Lapangan dan peninjauan pembangunan Zona Integritas (ZI) BPHN menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
TPN didampingi Sekretaris BPHN, Audy Murfi beserta jajaran berkeliling melihat berbagai inovasi sarana layanan publik yang ada di BPHN khususnya yang ada di Law Center.
"Kami hadir saat ini untuk menindaklanjuti hasil dari desk evalusi yang sudah dilakukan, sekaligus ingin melihat secara langsung apakah betul yang sudah disampaikan dalam data dukung dan secara virtual meeting sudah sesuai," jelas Ummu selaku Ketua Tim TPN.
Lebih lanjut Ummu juga menyampaikan bukan berarti bahwa kedatangan Tim TPN dari KemenPAN-RB untuk mengevaluasi adalah merasa lebih baik dari Kementerian Hukum dan HAM, namun untuk melihat inovasi yang lebih baik sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki.
"Kami sangat excited bisa berkunjung ke BPHN karena kami juga ingin mempelajari best practise apa saja yang sudah dilakukan," kata Ummu.
Dalam kesempatan itu pula, Sekretaris BPHN menyampaikan Inovasi Pelayanan Publik apa saja yang telah dilakukan BPHN antara lain BPHN New website BPHN yang menampilkan fitur-fitur secara online sistem, Peta Sebaran OBH, Sirenkum (Sistem Informasi Perencanaan Hukum), E-Masdaskum (Aplikasi Masyarakat Cerdas Hukum), JUARA (Jurnal Rechtsvinding/Artikel Hukum Bersuara) bagi penyandang disabilitas.
"BPHN berupaya untuk merevitalisasi layanan terintegrasi di law center, yang sebelumnya hanya konsultasi hukum saja, namun sekarang sudah ada layanan JDIH, PPID, dan Studio Podcast BPHN," jelas Audy.