BPHN.GO.ID – Jakarta. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) telah meresmikan 262 Desa/Kelurahan Sadar Hukum Provinsi Jawa Barat melalui kegiatan Pemberian Penghargaan Anubhawa Sasana Desa/Kelurahan Sadar Hukum Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 pada 03 November 2022 lalu. Dalam kegiatan tersebut, Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum menyatakan bahwa beliau bersama jajarannya selalu berusaha konsisten melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat desa. Penyuluhan Hukum tersebut bekerja sama dengan pihak Kejaksaan dalam program Jaksa Masuk Sekolah (JMS).
Sekretaris BPHN Audy Murfi mengapresiasi kegiatan penyuluhan hukum tersebut. Pada saat masih menjabat sebagai Kepala Divisi Pelayanan Hukum (Kadivyankum) di Kantor Wilayah Kemenkumham Nusa Tenggara Timur dan Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta, Audy dan jajarannya juga pernah menjalankan program yang hampir sama, dengan nama Program Penyuluhan Hukum Terpadu.
“Penyuluhan Hukum Terpadu dilakukan bersama-sama dengan pihak Kantor Wilayah (Kanwil), Kejaksaan, Kepolisian dan Pengadilan. Program seperti ini perlu didukung dengan ide-ide baru. Penyuluhan Hukum harus dilakukan secara menarik dan unik agar dapat menarik perhatian masyarakat,” ujar Audy Murfi ketika bertindak sebagai pembina dalam Apel Pegawai di Lingkungan BPHN, Senin (07/11), di Lapangan BPHN.
Dalam kesempatan tersebut, Audy mengingatkan jajarannya bahwa pada tanggal 10 November nanti akan dilaksanakan upacara terkait peringatan Hari Pahlawan Nasional. “Upacara tersebut sebagai bentuk penghormatan dan mengenang perjuangan para pahlawan kita. Negara besar lainnya seperti Cina, Jepang dan Korea selalu menghormati para pahlawan dan orang tua mereka. Sebagai generasi penerus, hal ini patut kita contoh,” tutup Audy dalam amanatnya. (HUMAS BPHN)
Sekretaris BPHN Audy Murfi mengapresiasi kegiatan penyuluhan hukum tersebut. Pada saat masih menjabat sebagai Kepala Divisi Pelayanan Hukum (Kadivyankum) di Kantor Wilayah Kemenkumham Nusa Tenggara Timur dan Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta, Audy dan jajarannya juga pernah menjalankan program yang hampir sama, dengan nama Program Penyuluhan Hukum Terpadu.
“Penyuluhan Hukum Terpadu dilakukan bersama-sama dengan pihak Kantor Wilayah (Kanwil), Kejaksaan, Kepolisian dan Pengadilan. Program seperti ini perlu didukung dengan ide-ide baru. Penyuluhan Hukum harus dilakukan secara menarik dan unik agar dapat menarik perhatian masyarakat,” ujar Audy Murfi ketika bertindak sebagai pembina dalam Apel Pegawai di Lingkungan BPHN, Senin (07/11), di Lapangan BPHN.
Dalam kesempatan tersebut, Audy mengingatkan jajarannya bahwa pada tanggal 10 November nanti akan dilaksanakan upacara terkait peringatan Hari Pahlawan Nasional. “Upacara tersebut sebagai bentuk penghormatan dan mengenang perjuangan para pahlawan kita. Negara besar lainnya seperti Cina, Jepang dan Korea selalu menghormati para pahlawan dan orang tua mereka. Sebagai generasi penerus, hal ini patut kita contoh,” tutup Audy dalam amanatnya. (HUMAS BPHN)