BPHN.GO.ID – Jakarta. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) melakukan audiensi dengan PT Pegadaian untuk memantapkan kerja sama antarlembaga, pada Selasa (10/09/2024). Di sela-sela pertemuan tersebut, Kepala BPHN, Widodo Ekatjahjana, menyampaikan bahwa institusi yang dipimpinnya tengah menyusun Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang Kepatuhan Hukum yang bertujuan untuk mendorong kesadaran dan kepatuhan hukum dalam pembentukan serta pelaksanaan hukum.
Widodo menekankan pentingnya kepatuhan hukum dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. "Aspek kepatuhan dan kepastian hukum menjadi syarat mutlak bagi tumbuh dan berkembangnya sektor ekonomi. Di sektor investasi misalnya, pengembang usaha dari dalam atau luar negeri pasti melihat aspek kepatuhan hukum suatu negara atau wilayah," jelasnya di Pegadaian Tower, Jakarta Pusat.
RPerpres ini juga memiliki implikasi penting bagi sektor BUMN. Menurut Widodo, pembuatan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan kontrak bisnis di sektor BUMN seperti PT Pegadaian masuk dalam kategori pembentukan hukum.
"BPHN bisa memberikan pendampingan dalam hal pembentukan hukum dan juga memberikan pendapat hukum (legal opinion) guna memastikan tata kelolanya sesuai dengan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan peraturan perundang-undangan," tambah Widodo.
Direktur Utama PT Pegadaian, Damar Latri Setiawan, mengapresiasi inisiatif BPHN terkait sertifikasi kepatuhan hukum. "Jika BPHN menginisiasi sertifikasi kepatuhan hukum, menurut kami akan sangat bermanfaat, khususnya bagi institusi BUMN dan pemerintahan," ujarnya.
RPerpres Kepatuhan Hukum ini diharapkan dapat menjadi landasan kuat bagi peningkatan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) di sektor BUMN dan swasta, serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan iklim investasi yang lebih kondusif dan berkepastian hukum.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Direktur Manajemen Risiko, Legal dan Kepatuhan PT. Pegadaian Udin Salahudin, Direktur Pemasaran dan Pengembangan Produk PT. Pegadaian Elvi Rofiqotul Hidayah, Direktur Jaringan, Operasi dan Penjualan PT. Pegadaian Eka Pebriansyah, Kepala Divisi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT. Pegadaian Rully Yusuf, Sekretaris BPHN I Gusti Putu Milawati, Kepala Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional Jonny Pesta Simamora, Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional Nur Ichwan, Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum Sofyan, serta perwakilan pegawai dari BPHN dan PT. Pegadaian. (HUMAS BPHN)