Kementerian Hukum Dorong Prinsip Kemitraan Setara dalam Pembangunan Nasional

BPHN.GO.ID – Jakarta. Prinsip kemitraan setara (equal partnership) antara laki-laki dan perempuan menjadi kunci penting dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Hal ini disampaikan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Min Usihen dalam upacara peringatan Hari Ibu ke-96 di Lapangan Kementerian Hukum, Kuningan, Jakarta Selatan, pada Minggu (22/12/2024).

"Momentum Peringatan Hari Ibu sebaiknya dijadikan momentum untuk bersatu mencapai Indonesia yang maju melalui prinsip ‘equal partnership’. Prinsip ini mencerminkan bagaimana perempuan Indonesia berjalan beriringan dengan laki-laki untuk bersama-sama berperan membangun bangsa," ujar Min saat membacakan sambutan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifatul Choiri Fauzi.

Min Usihen menegaskan bahwa peran perempuan sangat esensial bagi kemajuan Indonesia, mengingat perempuan mengisi hampir setengah dari populasi Indonesia. Dengan demikian, kemajuan dan partisipasi perempuan dalam pembangunan akan menentukan kemajuan Indonesia secara keseluruhan.

"Para perempuan telah mampu berperan mengubah tatanan kehidupan menjadi lebih baik. Ikut mencipta, membentuk sejarah, dan peradaban manusia ke arah yang lebih bertata nilai, berkeadilan, humanis dalam tatanan politik, ekonomi, sosial, budaya bahkan teologi," jelasnya.

Min Usihen menambahkan, momentum Hari Ibu berawal dari Kongres Perempuan Indonesia Pertama pada 22 Desember 1928 di Yogyakarta. Peristiwa bersejarah ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Nasional pada tahun 1959 oleh Presiden Soekarno.

"Perjuangan gerakan perempuan ini membawa keyakinan baru bagi perempuan-perempuan Indonesia, bahwa pemenuhan hak dan kesetaraan akan mengantarkan mereka untuk dapat berjalan bersama-sama, serta menjemput kesempatan yang sama," terangnya.

Peringatan Hari Ibu ke-96 tahun 2024 mengangkat tema "Perempuan Menyapa, Perempuan Berdaya Menuju Indonesia Emas 2045." Tema ini dinilai relevan mengingat Indonesia tak hanya menghadapi tantangan bonus demografi, namun juga potensi krisis energi dan pangan, serta berbagai tantangan global lainnya.

"Mari terus berkarya, menjadi sosok yang mandiri, kreatif, inovatif, percaya diri dan terus meningkatkan kualitas dan kapabilitas diri, sehingga bisa menjadi kekuatan yang besar menyejahterakan semua," tutup Min. 

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Arfan Faiz Muhlizi, Kepala Pusat Pemantauan, Peninjauan, serta Pembangunan Hukum Nasional Rahendro Jati, Penyuluh Hukum Ahli Utama Sofyan, serta perwakilan pegawai dari tiap Unit Eselon I Kementerian Hukum.