BPHN.GO.ID – Denpasar. Tingginya angka kriminalitas dan pelanggaran hukum di Indonesia menjadi salah satu tantangan serius dalam menegakkan hukum secara efektif di Indonesia. Untuk menjawab tantangan tersebut, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Widodo Ekatjahjana mengungkapkan bahwa diperlukan sinergi antara materi hukum yang berkualitas, struktur hukum yang berintegritas serta masyarakat yang sadar dan patuh hukum. Hal tersebut disampaikan Widodo dalam Kuliah Umum yang diadakan oleh Fakultas Hukum Universitas Udayana dengan tema Quo Vadis Pembinaan Hukum Nasional, Rabu (28/08/2024).
“Pembinaan hukum yang konkret perlu diwujudkan agar kepatuhan hukum menjadi budaya di masyarakat. Salah satu caranya adalah melalui audit hukum yang diperlukan untuk merespons kebutuhan masyarakat dan mendukung supremasi hukum di Indonesia,” ujar Widodo.
Lebih lanjut, Widodo juga menekankan bahwa peningkatan kesadaran dan kepatuhan hukum harus menjadi fokus utama. Widodo menjelaskan dua area utama yang perlu mendapat perhatian, yaitu kepatuhan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan kepatuhan terhadap pelaksanaan hukum.
Selanjutnya, Widodo juga menyoroti peran penting kepala adat dalam membentuk budaya hukum di masyarakat. “Kepala adat merupakan salah satu pemangku kepentingan yang signifikan dalam mengawal hukum di tingkat masyarakat kecil, terutama di Pulau Bali yang kental dengan tradisi adat,” jelas Widodo dalam kegiatan yang berlangsung di Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar.
Mengakhiri kuliah umumnya, Widodo berpesan kepada para mahasiswa untuk terus mengawal supremasi hukum di Indonesia, sebagai garda terdepan dalam mendorong penegakan hukum di tanah air.
Sementara itu, Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana, Putu Gede Arya Sumerta Yasa, menyatakan bahwa kuliah umum ini menjadi wadah penting bagi mahasiswa untuk memahami kondisi hukum di Indonesia saat ini. “Kami berharap melalui kuliah umum ini para peserta dapat berdiskusi dan menggali lebih dalam tentang dinamika pembinaan hukum di Indonesia,” kata Yasa.
Turut hadir dalam kegiatan ini Sekretaris Badan Pembinaan Hukum Nasional I Gusti Putu Milawati, Kepala Pusat Perencanaan Hukum Nasional BPHN Arfan Faiz Muhlizi, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Bali Pramella Yunidar Pasaribu, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kemenkumham Bali Rahendro Jati, Penyuluh Hukum Ahli Utama BPHN Audy Murfi, Jajaran Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana serta Mahasiswa Baru Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Udayana.