DAFTAR RANCANGAN UNDANG-UNDANG
PROGRAM LEGISLASI NASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2010-2014
NO
JUDUL RUU
KETERANGAN
1.
RUU tentang Administrasi Pemerintahan
DPR/PEMERINTAH
2.
RUU tentang Akuntan Publik
DPR/PEMERINTAH
3.
RUU tentang Badan Usaha di Luar Perseroan Terbatas dan Koperasi
DPR/PEMERINTAH
4.
RUU tentang Badan Usaha Milik Daerah
DPR/PEMERINTAH
5.
RUU tentang Bantuan Hukum
DPR/PEMERINTAH
6.
RUU tentang Bela Negara
DPR/PEMERINTAH
7.
RUU tentang Desa
DPR/PEMERINTAH
8.
RUU tentang Etika Penyelenggara Negara
DPR/PEMERINTAH
9.
RUU tentang Gerakan Pramuka
DPR/PEMERINTAH
10.
RUU tentang Hubungan Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah
DPR/PEMERINTAH
11.
RUU tentang Hukum Disiplin Militer
DPR/PEMERINTAH
12.
RUU tentang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan
DPR/PEMERINTAH
13.
RUU tentang Informasi Geospasial
DPR/PEMERINTAH
14.
RUU tentang Intelijen
DPR/PEMERINTAH
15.
RUU tentang Jaminan Pemegang Polis
DPR/PEMERINTAH
16.
RUU tentang Jaminan Produk Halal
DPR/PEMERINTAH
17.
RUU tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan
DPR/PEMERINTAH
18.
RUU tentang Karantina Kesehatan
DPR/PEMERINTAH
19.
RUU tentang Keamanan Negara/Keamanan Nasional
DPR/PEMERINTAH
20.
RUU tentang Keantariksaan
DPR/PEMERINTAH
21.
RUU tentang Kebudayaan
DPR/PEMERINTAH
22.
RUU tentang Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
DPR/PEMERINTAH
23.
RUU tentang Kelautan
DPR/PEMERINTAH
24.
RUU tentang Keuangan Mikro/Pembiayaan Usaha Mikro/Lembaga Keuangan Mikro
DPR/PEMERINTAH
25.
RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
DPR/PEMERINTAH
26.
RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
DPR/PEMERINTAH
27.
RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer/RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Hukum Pidana Militer
DPR/PEMERINTAH
28.
RUU tentang Komponen Cadangan Pertahanan Negara
DPR/PEMERINTAH
29.
RUU tentang Konvergensi Telematika
DPR/PEMERINTAH
30.
RUU tentang Lambang Palang Merah
DPR/PEMERINTAH
31.
RUU tentang Lelang
DPR/PEMERINTAH
32.
RUU tentang Lembaga Pembiayaan
DPR/PEMERINTAH
33.
RUU tentang Otoritas Jasa Keuangan
DPR/PEMERINTAH
34.
RUU tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik
DPR/PEMERINTAH
35.
RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
DPR/PEMERINTAH
36.
RUU tentang Pemilihan Kepala Daerah
DPR/PEMERINTAH
37.
RUU tentang Pencarian dan Pertolongan
DPR/PEMERINTAH
38.
RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar
DPR/PEMERINTAH
39.
RUU tentang Pengadaan Barang dan Jasa
DPR/PEMERINTAH
40.
RUU tentang Pengelolaan Kekayaan dan Hutang Negara
DPR/PEMERINTAH
41.
RUU tentang Pengelolaan Keuangan Haji
DPR/PEMERINTAH
42.
RUU tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam
DPR/PEMERINTAH
43.
RUU tentang Penilaian
DPR/PEMERINTAH
44.
RUU tentang Perampasan Aset
DPR/PEMERINTAH
45.
RUU tentang Perbantuan Tentara Nasional Indonesia kepada Kepolisian Republik Indonesia
DPR/PEMERINTAH
46.
RUU tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal
DPR/PEMERINTAH
47.
RUU tentang Perdagangan
DPR/PEMERINTAH
48.
RUU tentang Pergadaian
DPR/PEMERINTAH
49.
RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
DPR/PEMERINTAH
50.
RUU tentang Pertanahan
DPR/PEMERINTAH
51.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi
DPR/PEMERINTAH
52.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
DPR/PEMERINTAH
53.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPR/PEMERINTAH
54.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun
DPR/PEMERINTAH
55.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
DPR/PEMERINTAH
56.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
DPR/PEMERINTAH
57.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun
DPR/PEMERINTAH
58.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
DPR/PEMERINTAH
59.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
DPR/PEMERINTAH
60.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
DPR/PEMERINTAH
61.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal
DPR/PEMERINTAH
62.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian
DPR/PEMERINTAH
63.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
DPR/PEMERINTAH
64.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
DPR/PEMERINTAH
65.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
DPR/PEMERINTAH
66.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
DPR/PEMERINTAH
67.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian
DPR/PEMERINTAH
68.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
DPR/PEMERINTAH
69.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi
DPR/PEMERINTAH
70.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
DPR/PEMERINTAH
71.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23/Prp/1959 tentang Keadaan Bahaya
DPR/PEMERINTAH
72.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan
DPR/PEMERINTAH
73.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi
DPR/PEMERINTAH
74.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
DPR/PEMERINTAH
75.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
DPR/PEMERINTAH
76.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPR/PEMERINTAH
77.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman
DPR/PEMERINTAH
78.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan
DPR/PEMERINTAH
79.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
DPR/PEMERINTAH
80.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer
DPR/PEMERINTAH
81.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
DPR/PEMERINTAH
82.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
DPR/PEMERINTAH
83.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah
DPR/PEMERINTAH
84.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
DPR/PEMERINTAH
85.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat
DPR/PEMERINTAH
86.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
DPR/PEMERINTAH
87.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman
DPR/PEMERINTAH
88.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
DPR/PEMERINTAH
89.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
DPR/PEMERINTAH
90.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
DPR/PEMERINTAH
91.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian
DPR/PEMERINTAH
92.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya
DPR/PEMERINTAH
93.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan
DPR/PEMERINTAH
94.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
DPR/PEMERINTAH
95.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang
DPR/PEMERINTAH
96.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian
DPR/PEMERINTAH
97.
RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
DPR/PEMERINTAH
98.
RUU tentang Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan
DPR/PEMERINTAH
99.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
DPR/PEMERINTAH
100.
RUU tentang Rahasia Negara
DPR/PEMERINTAH
101.
RUU tentang Senjata Api dan Bahan Peledak
DPR/PEMERINTAH
102.
RUU tentang Sistem Perbukuan Nasional
DPR/PEMERINTAH
103.
RUU tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian
DPR/PEMERINTAH
104.
RUU tentang Tenaga Kesehatan
DPR/PEMERINTAH
105.
RUU tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
DPR/PEMERINTAH
106.
RUU tentang Tindak Pidana Teknologi Informasi
DPR/PEMERINTAH
107.
RUU tentang Transfer Dana
DPR/PEMERINTAH
108.
RUU tentang Kesetaraan Jender
DPR/PEMERINTAH
109.
RUU tentang Arsitek
DPR
110.
RUU tentang Asuransi Syari'ah
DPR
111.
RUU tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional
DPR
112.
RUU tentang Daerah Perbatasan
DPR
113.
RUU tentang Geologi
DPR
114.
RUU tentang Hak-Hak atas Tanah
DPR
115.
RUU tentang Hak-Hak Keuangan dan Administratif Lembaga Negara (Mengganti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan Dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara)
DPR
116.
RUU tentang Hortikultura
DPR
117.
RUU tentang Hubungan Antar Lembaga Negara
DPR
118.
RUU tentang Jasa Konsultansi
DPR
119.
RUU tentang Keanekaragaman Hayati
DPR
120.
RUU tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPR
121.
RUU tentang Kepemilikan Properti
DPR
122.
RUU tentang Keperawatan
DPR
123.
RUU tentang Kerukunan Umat Beragama
DPR
124.
RUU tentang Kesehatan Jiwa
DPR
125.
RUU tentang Ketenagakerjaan Sektor Pertanian, Perkebunan, dan Kelautan
DPR
126.
RUU tentang Konservasi Tanah dan Air
DPR
127.
RUU tentang Lalu Lintas Barang dan Jasa
DPR
128.
RUU tentang Lembaga Swadaya Masyarakat
DPR
129.
RUU tentang Mata Uang
DPR
130.
RUU tentang Modal Ventura
DPR
131.
RUU tentang Otonomi Khusus Bali
DPR
132.
RUU tentang Pemberdayaan Masyarakat
DPR
133.
RUU tentang Penanganan Fakir Miskin
DPR
134.
RUU tentang Penanganan Konflik Sosial
DPR
135.
RUU tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan
DPR
136.
RUU tentang Pendidikan Kedokteran
DPR
137.
RUU tentang Pengadilan Keagrariaan
DPR
138.
RUU tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat
DPR
139.
RUU tentang Pengambilalihan Tanah untuk Kepentingan Pembangunan
DPR
140.
RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan serta Pemanfaatan Obat Asli Indonesia
DPR
141.
RUU tentang Pengelolaan dan Pembiayaan Sektor Pertanian dan Perikanan
DPR
142.
RUU tentang Pengelolaan Ruang Udara Nasional
DPR
143.
RUU tentang Pengelolaan Sanitasi
DPR
144.
RUU tentang Pengelolaan Terpadu Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur (Jabodetabekjur)
DPR
145.
RUU tentang Pengembangan dan Pemanfaatan Industri Strategis untuk Pertahanan
DPR
146.
RUU tentang Pengendalian Dampak Produk Tembakau Terhadap Kesehatan
DPR
147.
RUU tentang Penggunaan Frekwensi
DPR
148.
RUU tentang Pemberantasan Perdagangan Anak
DPR
149.
RUU tentang Perekonomian Nasional
DPR
150.
RUU tentang Perencanaan Anggaran Negara
DPR
151.
RUU tentang Perjanjian Kredit
DPR
152.
RUU tentang Perlakuan Khusus Provinsi Kepulauan
DPR
153.
RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan
DPR
154.
RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
DPR
155.
RUU tentang Perlindungan Pasien
DPR
156.
RUU tentang Perlindungan terhadap Pembela Hak Asasi Manusia
DPR
157.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
DPR
158.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang Indonesia
DPR
159.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
DPR
160.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
DPR
161.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman
DPR
162.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia
DPR
163.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
PEMERINTAH
164.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaran Ibadah Haji
DPR
165.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
DPR
166.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan
DPR
167.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik
DPR
168.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
DPR
169.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan
DPR
170.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
DPR
171.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
DPR
172.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
DPR
173.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh
PEMERINTAH
174.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial
DPR
175.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar
DPR
176.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional
DPR
177.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
DPR
178.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
DPR
179.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
DPR
180.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
DPR
181.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
DPR
182.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
DPR
183.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja
DPR
184.
RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2001 tentang Energi
DPR
185.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
DPR
186.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
DPR
187.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
DPR
188.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Berserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah
DPR
189.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
DPR
190.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 40Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
DPR
191.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara
DPR
192.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 56/Prp/Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian
DPR
193.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan
DPR
194.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
DPR
195.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol
DPR
196.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan
DPR
197.
RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
DPR
198.
RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
DPR
199.
RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
DPR
200.
RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
DPR
201.
RUU tentang Praktik Bidan
DPR
202.
RUU tentang Praktik Kefarmasian
DPR
203.
RUU tentang Privatisasi Badan Usaha Milik Negara
DPR
204.
RUU tentang Sistem Pengkajian dan Audit Teknologi
DPR
205.
RUU tentang Sistem Pengupahan Nasional
DPR
206.
RUU tentang Sistem Transportasi Nasional
DPR
207.
RUU tentang Tata Cara Penyusunan dan Pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
DPR
208.
RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
DPR
209.
RUU tentang Akuntabilitas Penyelenggaraan Negara
PEMERINTAH
210.
RUU tentang Badan Layanan Umum
PEMERINTAH
211.
RUU tentang Bahan Berbahaya
PEMERINTAH
212.
RUU tentang Bahan Kimia
PEMERINTAH
213.
RUU tentang Balai Harta Peninggalan
PEMERINTAH
214.
RUU tentang Bioteknologi di Bidang Kesehatan
PEMERINTAH
215.
RUU tentang Daktiloskopi
PEMERINTAH
216.
RUU tentang Hipotik Kapal
PEMERINTAH
217.
RUU tentang Kitab Hukum Acara Perdata
PEMERINTAH
218.
RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
PEMERINTAH
219.
RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
PEMERINTAH
220.
RUU tentang Komponen Pendukung Pertahanan Negara
PEMERINTAH
221.
RUU tentang Lembaga Pemasyarakatan Militer
PEMERINTAH
222.
RUU tentang Pemanfaatan Perairan Indonesia dan Zona Tambahan serta Penegakan Hukum di Perairan Indonesia Zona Tambahan
PEMERINTAH
223.
RUU tentang Pemberantasan Pendanaan Terorisme
PEMERINTAH
224.
RUU tentang Pengaktifan Kembali Purnawirawan Prajurit Sukarela dan Prajurit Wajib dalam Keadaan Darurat Militer dan Darurat Perang
PEMERINTAH
225.
RUU tentang Pengendalian Lintas Batas Teknologi Antariksa
PEMERINTAH
226.
RUU tentang Penggunaan Bahan Biologis dan Larangan Bahan Biologis Sebagai Senjata
PEMERINTAH
227.
RUU tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
PEMERINTAH
228.
RUU tentang Perkumpulan
PEMERINTAH
229.
RUU tentang Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional
PEMERINTAH
230.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana
PEMERINTAH
231.
RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
PEMERINTAH
232.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten
PEMERINTAH
233.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek
PEMERINTAH
234.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
PEMERINTAH
235.
RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
PEMERINTAH
236.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
PEMERINTAH
237.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi
PEMERINTAH
238.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular
PEMERINTAH
239.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam
PEMERINTAH
240.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat
PEMERINTAH
241.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
PEMERINTAH
242.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang
PEMERINTAH
243.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Uap Tahun 1930 (Stoom Ordinantie 1930, Stb No.225 Tahun 1930)
PEMERINTAH
244.
RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan
PEMERINTAH
245.
RUU tentang Prajurit Wajib
PEMERINTAH
246.
RUU tentang Publikasi Luar Ruang
PEMERINTAH
247.
RUU tentang Veteran Republik Indonesia
PEMERINTAH
DAFTAR RUU KUMULATIF TERBUKA
1
Daftar RUU Kumulatif Terbuka tentang Pengesahan Perjanjian Internasional
2
Daftar RUU Kumulatif Terbuka akibat Putusan Mahkamah Konstitusi
3
Daftar RUU Kumulatif Terbuka tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
4
Daftar RUU Kumulatif Terbuka tentang Pembentukan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
5
Daftar RUU Kumulatif Terbuka tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Menjadi Undang-Undang
Keterangan:
1. Penetapan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2010-2014 dan Prolegnas Prioritas 2010 dilakukan dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (1 Desember 2009) dengan beberapa catatan dan penyempurnaan. Badan Legislasi ditugaskan untuk melakukan penyempurnaan bersama Pemerintah.
2. Penyempurnaan telah dilakukan oleh Badan Legislasi DPR RI bersama Pemerintah yang diwakili oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, Rabu 2 Desember 2009.
3. Penyempurnaan dimaksud adalah perubahan pemrakarsa RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang semula prakarsa DPR berubah menjadi prakarsa Pemerintah.
4. Daftar di atas adalah Daftar Prolegnas 2010-2014 yang telah disempurnakan.
BPHN2009