Jakarta, BPHN, Penyederhanaan peraturan atau deregulasi yang dinilai dapat menghambat percepatan pembangunan merupakan prioritas utama dalam Pemerintahan Joko Widodo. Hal ini disampaikan oleh Presiden saat membuka rapat kerja pemerintah di Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jakarta, Selasa (22/3).
Presiden mengatakan berdasarkan laporan dari Bappenas terdapat 42.000 peraturan dan 3000 peraturan daerah yang dianggap bermasalah. Banyaknya peraturan ini mengakibatkan pembangunan menjadi lambat. Oleh karenanya perlu dilakukan deregulasi.
Selain deregulasi, Presiden juga meminta jajarannya untuk fokus pada percepatan pembangunan infrastruktur. Pada tahun 2005, anggaran yang ditetapkan berkisar 400-500 triliun rupiah, naik tiga kali lipat pada tahun 2010, hingga mencapai 1500 triliun rupiah. Sedangkan pada tahun 2015, anggaran meningkat hingga 2000 triliun rupiah. Akan tetapi hal tersebut tidak sejalan dengan laju pertumbuhan ekonomi (Humas BPHN, sumber website setneg)