Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, SH. M.Hum menegaskan peran penting dokumentasi dan informasi hukum dalam pembangunan hukum nasional. Ketersedian informasi hukum yang lengkap, akurat, dan terintegrasi melalui suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional (JDIHN) akan berkontribusi positif bagi proses perencanaan dan pembentukan hukum baik di tingkat nasional (pusat) maupun daerah. Demikian salah satu pokok pikiran beliau yang disampaikan dalam pemberian materi pada kegiatan Workshop “Penerapan Aplikasi Integrasi Website JDIHN” Secara lebih detail beliau memaparkan beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan substansi hukum baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah, diantaranya adalah tumpang tindih peraturan, adanya ego sektoral, belum adanya kajian yang komprehensif dari seluruh kementerian terkait dengan permasalahn hukum yang ada di dalam kewenangannya, masih banyak perda yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, dan masih banyak perda yang tidak aspiratif dan partisifatif, substansinya sering membebani masyarakat dan dunia usaha. Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, Prof. Enny Nurbaningsih menegaskan pentingnya perencanaan hukum yang komprehensif dan didukung oleh ketersedian database peraturan perundang-undangan yang lengkap, akurat, cepat dan terpadu (terintegrasi). Dalam konteks inilah maka beliau menyambut baik dan mendukung penuh pelaksanaan program integrasi website JDIHN. Selain Kepala BPHN, narasumber yang hadir dalam acara workshop yang diselenggarakan di Hotel Hilton, Bandung , dari tanggal 17 s/d 19 Agustus adalah Kepala Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum, BPHN, Drs. Budi Wiharja, Msi, yang membawakan materi berjudul Kebijakan Integrasi Website JDIHN, Erizal, Ssi, M.Kom (konsultan IT) dengan materi Pengintegrasian Website JDIHN, R.M. Aminullah, S. Kom, M.Si. dengan topik Pola Standard Website JDIH. Bertindak selaku moderator adalah Dr. Subianta Mandala. Hadir dalam acara pembukaan dan memberikan kata sambutan dalam workshop tersebut adalah Asisten Deputi Kerjasama Ekonomi Regional dan Sub Regional, Kantor Kemenko Perekonomian, Ir. Netty Muharni, MURP, dan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Barat, I Wayan Sukerta, Bc.IP., SH. MH. Sebelum acara workshop dimulai dilakukan terlebih dahulu pemberian penghargaan kepada anggota JDIH di tingkat Pusat (Kementerian/LPNK) yang dinilai berpresetasi dalam pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum pada tahun 2014. Acara workshop, yang dilaksanakan atas kerjasama BPHN dan Kantor Kemenko Perekonomian, serta didukung pendanaannya oleh Asia Pacific Economic Cooperation (APEC), ditutup secara resmi oleh Kepala Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum, BPHN.
