Rangkaian kegiataan dalam rangka memperingati 50 tahun berdirinya BPHN pada tahun 2008 ini diawali dengan Penyelenggaraan Lomba Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) Tingkat Nasional dan pengoperasian Website BPHN tampilan baru termasuk Portal Hukum Sumatra on-line.
Kegiatan ini dibuka Oleh Menteri Hukum dan HAM RI setelah menyampaikan pidato “Refleksi 50 tahun BPHN” pada tanggal 1 April 2008 malam di ruang Krakatau di Hotel Mercure Taman Impian Jaya Ancol Jakarta. Acara ini dihadiri oleh Pejabat Jajaran Departemen Hukum dan HAM para mantan Kepala BPHN dan Kepala Pusat, kalangan media massa cetak dan elektronik (Radio dan TV), para Anggota DPR Komisi III, para pejabat di Departemen Komunikasi dan Informasi serta PT Telekom Divisi Regional I Sumatra Utara.
Lebih dari 400 orang hadir termasuk seluruh peserta Lomba Kadarkum Tingkat Nasional dari 33 Propinsi dan satu wakil Pusat (DKI) yang merupakan hasil seleksi lomba kadarkum dari tingkat kecamatan ,kabupaten dan kota hingga tingkat propinsi dimasing-masing daerahnya. Acara semakin meriah karena rombongan peserta mengenakan kostum daerah yang berwarna warni guna mengikuti Lomba yang didahului babak penyisishan dan final pada tanggal 4 April 2008.
Kepala BPHN Prof. Dr. Ahmad M Ramli, SH, MH dalam sambutannya menyampaikan bahwa penyelenggaraan lomba kadarkum adalah bagian dari pencanangan tahun 2008 sebagai tahun peningkatan budaya hukum nasional. Pencanagan tersebut disertai dengan penetapan tema kampanye, yakni membangun budaya hukum dengan hati nurani. Tema ini dipilih karena pembangunan budaya hukum harus menyentuh kualitas moral masyarakat dan penegak hukum. Selain itu, pembangunan budaya hukum dengan hati nurani diharapkan akan mengantar masyarakat ke dalam kultur hukum sehingga masyarakat akan menjalankan hukum tanpa rasa keterpaksaan dan terintimidasi. ”Masyarakat juga akan menjalankan hukum tanpa merasa diancam dan rasa takut. Sebab, kesadaran hukum tumbuh dari dalam dirinya sehingga hukum merupakan kebutuhan setiap orang,” papar Ahmad M. Ramli.
Adapun nilai-nilai budaya hukum yang dimaksudkan Ramli, antara lain kejujuran, pengendalian diri, rasa malu serta kepedulian terhadap orang lain. ”Membangun kekuatan hati nurani sebagai ranah moral, akan memberi sumbangan yang kuat dalam membangun budaya hukum secara keseluruhan.”
Materi yang dilombakan berupa permasalahan hukum yang memiliki kepentingan langsung dengan tema tahun 2008, mulai dari pemahaman konstitusi negara, pemberantasan tindak pidana korupsi, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, dan masalah otonomi. Untuk dewan juri yang akan menyeleksi, ada beberapa instansi yang berpartisipasi, yaitu Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementrian Negara Pemberdayaan Perempuan, Deparetmen Dalam Negeri dan Depkumham.
HUT BPHN kali ini juga melaksanakan beberapa kegiatan, di antaranya konvensi nasional grand design sistem politik hukum nasional dan kegiatan sosial, seperti vaksinasi hepatitis B yang dilaksanakan oleh Dharma Wanita Persatuan BPHN yang bekerja sama dengan PT Biofarma. Ada pula penunjukan duta hukum dan penghargaan kepada jurnalis yang ikut berperan membantu kampanye budaya hukum. BPHN juga memberikan anugrah hukum Indonesia bagi media massa yang memiliki peran membantu penegakkan hukum dan pembudayaan hukum. Penyerahan penghargaan dilakukan langsung oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Untuk tahun 2008, anugrah hukum Indonesia diperoleh tiga media massa. Untuk media cetak, penghargaan direbut harian Kompas. Sementara untuk media elektronik, AN-TEVE mendapatkan penghargaan dalam program acara mata rantai dan radio El Shinta dalam program news and talk. Media massa tersebut tepilih karena berperan dalam pembudayaan dan pembinaan hukum.
BPHN juga menganugrahi sejumlah SMA/SMK yang dinilai berprestasi dan tertib hukum. Dari seluruh provinsi di Indonesia, telah terpilih 8 SMA/SMK yaitu: SMA Negeri 81 Jakarta, SMA Terpadu Krida Nusantara Bandung Jawa Barat, SMA Taruna Nusantara Magelang Jawa Tengah, SMA Negeri 1 Yogyakarta, SMK Negeri Jenangan Ponorogo Jawa Timur, SMK 5 Makassar Sulawesi Selatan, SMA Negeri 10 Melati Samarinda Kalimantan Timur, dan SMA Negeri 5 Jayapura Papua.
Terpilihnya sekolah tersebut karena memiliki keunggulan dalam kegiatan yang terkait dan menunjang pembudayaan kesadaran hukum. Tidak hanya itu, SMA/SMK yang terpilih tersebut memiliki prestasi di bidang akademik baik di tingkat nasional maupun internasional.
Pada acara tersebut juga diluncurkan website BPHN yang telah direvitalisasi dan direkonstruksi termasuk Portal Hukum Sumatra on-line yang merupakan peningkatan dokumentasi dan diseminasi hukum dalam format baru yang memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta penguatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Nasional. Adapun penyelenggaraan Portal Hukum Sumatra on-line yang meliputi layanan informasi elektronik produk-produk hukum diseluruh wilayah Sumatera merupakan kerjasama antara BPHN dengan Direktorat Jenderal APTEL Depkominfo yang dilaksanakan oleh PT Telkom Divisi Regional I Sumatera Utara dan akan terus dikembangkan ke wilayah lain seperti Kalimantan on-line, Sulawesi on-line, Papua/Irian Jaya on-line dll sehingga Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum mencakup ke seluruh pelosok wilayah Nusantara dan dapat menjadi perekat kesatuan dan persatuan Bangsa Indonesia.
Upaya-upaya ini dilakukan atas dasar keinginan agar BPHN memiliki website yang kuat, up to date dan membuat link dengan komunitas hukum yang merupakan pemangku kebijakan pembangunan hukum di lembaga legislatif, eksekutif dan yudisial serta masyarakat pada umumnya. Semoga hasil-hasil BPHN yang ditayangkan dalam website bphn ini dapat dimanfaatkan oleh berbagai kalangan masyarakat, aparatur negara, penegak hukum, kalangan akademisi dan profesi hukum lainnya, yang pada akhirnya diharapkan pengetahuan dan kepatuhan serta kesadaran hukum terus meningkat.