BPHN.GO.ID - Jakarta. Humas berperan penting dalam menangani komunikasi krisis di Kementerian Hukum dan HAM RI yang beresiko tinggi diterpa isu miring atau negatif. Untuk itu, Audy Murfi, Sekretaris Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional menekankan agar humas atau tim krisis mendapatkan akses langsung dan kepercayaan dari pimpinan untuk mendapatkan data.
Audy Murfi menyampaikan, butuh waktu yang sangat lama untuk membangun reputasi Kementerian Hukum dan HAM. Namun, dalam sekejap reputasi yang sudah terbangun itu bisa hilang. Misalnya akibat konten viral di media sosial yang menayangkan sesuatu tindakan pejabat/pegawai di lingkungan kita yang dianggap oleh masyarakat kurang baik, sehingga membawa citra buruk institusi atau organisasi.
Humas BPHN dan pranata kehumasan Kemenkumham sangat membutuhkan pelatihan dalam menghadapi isu negatif. “Paling tidak, langkah-langkah serta upaya mitigasi lewat strategi komunikasi krisis bisa diterapkan,” ujar Audy saat memberikan sambutan pada Workshop Kehumasan dengan tema “Membangun Strategi Media yang Efektif dan Membuat Berita Hukum yang Kreatif Untuk Meraih Kepercayaan Publik” di Aula BPHN, Jakarta (17/11/2022).
Pelatihan kehumasan secara hybrid ini diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dan diikuti oleh pejabat fungsional humas BPHN dan pejabat pranata kehumasan di lingkungan Kemenkumham. Dengan pelatihan ini, diharapkan pejabat fungsional mampu membangun strategi media yang efektif dan membuat berita hukum yang kreatif.
Selain itu, pelatihan ini juga diharapkan menjadi pengetahuan bagi pimpinan atau kepala satuan kerja sekaligus mengubah pandangan bahwa peran Humas tidak seperti puluhan tahun silam dan tidak disepelekan seperti dulu. “Di level pimpinan, diperlukan sense of crisis mengenai pentingnya menjaga citra atau reputasi organisasi di mata masyarakat atau publik, baik dalam situasi normal maupun genting,” tegas Audy
Menurut Audy, dalam organisasi yang modern, komunikasi krisis menjadi penting dikarenakan kekuatan citra atau brand image dewasa ini. Terlebih lagi di era internet of things menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan. “Capaian nyata yang dilakukan suatu organisasi tanpa didukung publikasi yang masif tidak akan dilirik oleh masyarakat, istilahnya content is a king,” kata Audy.
Lebih lanjut Audy menambahkan, kalau hanya melulu berkutat soal konten tanpa substansi, hal tersebut kurang tepat juga mengingat pemerintah selaku lembaga eksekutif adalah pelayan atau pembantu masyarakat peminta layanan. “Perlu dilakukan secara simultan antara pekerjaan yang substansial dengan publikasi yang masif sehingga dampaknya nyata dirasakan oleh seluruh pihak”.