BPHN.GO.ID – Jakarta. Proses perjuangan membangun bangsa senantiasa berbeda bentuknya dari tahun ke tahun. Jika dahulu implementasi kepahlawanan adalah semangat untuk meruntuhkan kolonialisme penjajah, maka saat ini fokusnya bergeser pada upaya memberantas kemiskinan dan kebodohan yang menjadi akar masalah sosial di Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia, Dhahana Putra, saat memimpin Upacara Peringatan Hari Pahlawan di lingkungan Kemenkumham, Minggu (10/11/2024). Dalam kesempatan tersebut, Dhahana membacakan amanat Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf.
"Semangat kepahlawanan harus menjalar pada semangat membangun, menciptakan kemakmuran masyarakat, mewujudkan perlindungan sosial sepanjang hayat, dan mewujudkan kesejahteraan sosial yang inklusif untuk rakyat," kata Dhahana mengutip amanat Mensos.
Meski tugas para pahlawan terdahulu telah selesai, lanjut Dhahana, kini saatnya muncul sosok-sosok baru yang mampu memberikan pencerahan, harapan, dan melakukan tindakan terhormat untuk memajukan bangsa Indonesia di berbagai bidang kehidupan.
"Kita berharap peringatan Hari Pahlawan dari tahun ke tahun tidak sekadar rutinitas. Kita berharap pada setiap momen Peringatan Hari Pahlawan muncul semangat baru, muncul sosok warga negara Indonesia yang berhasil mengeluarkan inovasi baru untuk mengimplementasikan nilai kepahlawanan sesuai dengan tantangannya saat ini," tegasnya dalam kegiatan yang berlangsung di Lapangan Kemenkumham, Kuningan, Jakarta Selatan.
Dhahana juga berpesan agar jangan pernah lelah untuk berbuat yang terbaik untuk meneladani dan mewarisi nilai kepahlawanan. Ia mengajak untuk mengimplementasikan sifat-sifat kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial di tengah masyarakat mulai dari hal yang paling kecil yang dapat dilakukan untuk kemaslahatan masyarakat.
“Semoga kita semua mampu meneladani dan menanamkan nilai-nilai kepahlawanan serta mewariskannya kepada generasi yang akan datang,” tutup Dhahana.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Widodo Ekatjahjana, Sekretaris BPHN I Gusti Putu Milawati, Plt. Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum Sofyan, Kepala Pusat Perencanaan Hukum Nasional Arfan Faiz Muhlizi, serta pegawai Unit Eselon I di lingkungan Kemenkumham. (HUMAS BPHN)
