BPHN.GO.ID – Jakarta. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) sebagai layanan dokumentasi dan informasi hukum tidak akan pernah bisa lepas dari pengembangan dan inovasi. Kementerian/Lembaga berlomba-lomba menambah kebermanfaatan JDIH bagi para pemangku kepentingan dan masyarakat luas. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merupakan salah satu Lembaga Nonstruktural yang memiliki komitmen tinggi memajukan JDIH di lingkungannya, dan hal ini mendapatkan apresiasi dari Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Widodo Ekatjahjana.
Widodo mengatakan, hadirnya website JDIH di lingkungan Bawaslu RI menjadi salah satu ikhtiar untuk menjawab tantangan Pembangunan Hukum Nasional ke depan. “Saya yakin dengan semangat dan inovasi yang tiada henti dari para pengelola JDIH di lingkungan Bawaslu, akan mendorong terwujudnya penyediaan dokumen hukum yang lengkap, akurat, mudah dan cepat demi mendukung perencanaan pembangunan yang berorientasi pada hasil dan mempercepat kemajuan Indonesia,” ujarnya ketika memberikan sambutan kegiatan Rapat Koordinasi Nasional Evaluasi Layanan Hukum dan Penganugerahan Anggota JDIH Bawaslu Terbaik Tahun 2022, Senin (05/12).
Apresiasi dari Kepala BPHN tersebut bukan tanpa alasan. Bawaslu berhasil menorehkan prestasi dalam pengelolaan JDIH, di mana dalam tiga tahun berturut-turut berhasil merengkuh peringkat kedua JDIHN Awards dalam kategori Lembaga Nonstruktural. Sejak JDIH Bawaslu diluncurkan pada 06 Februari 2020, dapat dikatakan Tim Pengelola Pusat JDIH Bawaslu telah berlari kencang sembari terus melakukan inovasi, salah satunya melalui JDIH Mobile yang diluncurkan pada April 2022.
Dengan semangat yang begitu menggelora, Widodo berharap JDIH Bawaslu dapat meraih peringkat terbaik pertama pada JDIHN Awards tahun depan. Kepala BPHN tersebut juga mengatakan bahwa JDIH Bawaslu dapat menjadi percontohan dan studi tiru bagi Anggota JDIH lainnya. Kemudian, permasalahan klasik seperti kurangnya SDM, anggaran, sarana dan prasarana kiranya dapat jadi fokus perhatian dan mendapatkan dukungan dari Pimpinan Bawaslu.
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan bahwa Bawaslu terus berusaha untuk memenuhi komitmen dalam memajukan JDIH. Sebab, hal tersebut sesuai dengan visi Bawaslu yakni menjadi etalase pemilu secara khusus bahkan menjadi pusat kajian hukum dan politik terdepan di Indonesia secara umum. “Modal utama menuju kondisi tersebut ialah adanya pojok JDIH dan perpustakaan hukum yang memadai, baik segi sarana, prasarana maupun aspek koleksi. JDIH bukan semata soal daring/online, tetapi aspek oflline/luring yakni kepustakaan,” kata Rahmat Bagja.
Kegiatan yang bertempat di Grand Sahid Jaya Hotel ini dijadwalkan berlangsung selama tiga hari, mulai tanggal 05 s.d. 07 Desember 2022. Selain penyerahan awards/penganugerahan, turut dilaksanakan evaluasi layanan hukum, mencakup advokasi dan dokumentasi hukum. Kegiatan ini begitu penting mengingat seluruh jajaran Bawaslu sedang memacu diri untuk bersiap siaga menjelang pemilu serentak yang akan dilaksanakan tahun 2024 nanti.
Turut hadir dalam kegiatan ini Kepala Pusat JDIHN Nofli, Plh. Sekretaris Jenderal Bawaslu La Bayoni, Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Ratna Dewi Pettalolo, Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Muhammad Afifuddin, Anggota Bawaslu Provinsi - Koordinator Divisi yang membidangi Hukum dari 34 provinsi se-Indonesia, Anggota Bawaslu Divisi yang membidangi Hukum dari lima Kabupaten/kota serta tamu undangan lainnya. (HUMAS BPHN)