Jakarta, WARTA-BPHN
Presiden Joko Widodo mengumumkan sembilan nama Anggota Tim Panitia Seleksi (Pansel) calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Kosupsi (KPK). Di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis, (21/5).
Dalam konferensi persnya beliau komitmen pada pemberantasan korupsi. Siapapun berkepentingan untuk melawan korupsi sebab ini adalah kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Indonesia dapat bangkit kembali menjadi bangsa yang besar jika semua elemen berani untuk melawan korupsi. Untuk itu, semua pihak harus meningkatkan komitmen, kompetensi, serta bersinergi untuk pencegahan dan pemberatasan korupsi. Selanjutnya Jokowi menekankan KPK harus menjadi lembaga yang berwibawa dan menjaga kewibawaan lembaga lain melalui pemeritahan yang bersih, serta menjadi bagian penting dari semangat reformasi.
Sembilan nama yang dipilih Presiden Joko Widodo menjadi panitia seleksi calon pimpinan KPK adalah wanita memiliki latar belakang yang beragam, mulai dari ahli hukum, ekonom, hingga psikolog. Tidak ada mantan pimpinan KPK, ini menunjukan bahwa Jokowi menunjukkan pentingnya netralitas.
Kesembilan nama yang diumumkan tersebut, tercantum Dr. Enny Nurbaningsih, SH.,M.Hum, saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, diakui oleh beberapa kalangan bahwa sosok Enny Nurbangsih yang posisinya sebagai wakil ketua Pansel tersebut sudah tepat, sebab semenjak menjadi Kepala BPHN belau sangat berperan aktif dalam membenahi yang terkait dengan regulasi. Diharapkan dengan masuknya Kepala BPHN dalam susunan pansel tersebut dapat memberikan aroma baru dalam pemilihan calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai dengan harapan masyarakat.*tatungoenal
Berikut sembilan nama anggota Pansel yang disampaikan Jokowi untuk memilih pimpinan KPK.
1. Destry Damayanti M.Sc, Ahli Ekonomi Keuangan dan Moneter
2. Dr Enny Nurbaningsih SH,, M.Hum Pakar Hukum Tata Negara
Jabatan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional
3. Prof Dr Harkristuti Harkrisnowo SH LLM, Pakar Hukum Pidana dan HAM,
Jabatan Kepala Badan Pengembangan Manusia Kemenkumham
4. Ir Betti S Alisjabana MBA, Ahli IT dan Managemen
5. Dr Yenti Garnasih SH MH, Pakar Hukum Pidana Ekonomi dan Pencucian Uang
6. Supra Wimbarti M.Sc Ph.D, Ahli Psikologi SDM dan Pendidikan
7. Natalia Subagyo M.Sc, Ahli Tata Negara Pemerintahan
8. Dr Diani Sadiawati SH LLM, Direktur di Bappenas
9. Meuthia Ganie Rochman Ph.D, Ahli Sosiolog Korupsi dan Modal Sosial
Selamat Bekerja