BPHN.GO.ID – Jakarta. Dalam rangka pelaksanaan tugas dan pembinaan pegawai, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melantik 65 Pimpinan Tinggi Pratama pada Kamis (22/12), bertempat di Aula Ditjen Kekayaan Intelektual Lantai 18, Jakarta. Tak bisa dipungkiri bahwa demi memenuhi kebutuhan organisasi dan perbaikan berkelanjutan, perpindahan jabatan (tour of duty) dan/atau perpindahan wilayah kerja (tour of area) seperti ini perlu dilakukan secara berkala. “Dalam dinamika organisasi yang sebesar ini, khususnya di Kemenkumham, tour of duty maupun tour of area adalah sesuatu yang sangat biasa saja. Semua ini dalam rangka menyikapi tuntutan tugas yang semakin dinamis dan juga promosi tugas bagi beberapa Saudara di sini,” ujar Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly dalam kata sambutannya. Oleh karena itu, Yasonna mengingatkan seluruh jajarannya untuk menjawab kepercayaan yang diberikan dengan bekerja sungguh-sungguh. “Berikan langkah solutif yang inovatif, solutable, accountable serta hadapi segala tantangan dalam pekerjaan dan tugas. Saudara juga harus intens melakukan pengecekan secara riil kondisi di lapangan maupun pekerjaan di kantor. Lakukan check and re-check sehingga pada akhirnya saudara dapat memastikan pekerjaan dan pelayanan publik telah dilaksanakan dengan cepat, tepat, ada kepastian waktu dan tidak berbelit,” tambah Yasonna dalam kegiatan yang berlangsung secara daring dan luring ini. Menkumham juga berterima kasih kepada seluruh Pimpinan Tinggi Pratama yang hadir atas kinerja dan prestasi yang telah ditorehkan di tahun 2022 ini. “Terima kasih atas kontribusi, dedikasi dan pengabdian besar serta capaian saudara kepada Kemenkumham di akhir tahun ini, seperti mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian untuk ketiga belas kalinya, Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terbaik kedua, disahkannya Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan berbagai capaian penting lainnya. Terpenting dari semua itu, kita harus menyatukan diri, komitmen serta meneguhkan semangat kerja kita untuk memberikan pengabdian yang terbaik bagi bangsa dan negara melalui Kemenkumham,” ungkap Yasonna. Sebagai informasi, Kepala Bagian Program dan Pelaporan pada Sekretariat BPHN Rahendro Jati mendapatkan kepercayaan untuk menjabat sebagai Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM pada Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Barat. Kemudian, Constantinus Kristomo yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM pada Kantor Wilayah Kemenkumham Bali, dalam kesempatan tersebut dilantik menjadi Kepala Pusat Perencanaan Hukum Nasional BPHN. (HUMAS BPHN)
