BPHN.GO.ID – Jakarta. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) melakukan rapat pembahasan kerja sama dengan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kamis (23/01/2024). Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum BPHN, Sofyan, menyampaikan apresiasinya terhadap dukungan Kemendagri dalam pelaksanaan Paralegal Justice Award (PJA) 2023 yang lalu.
“Alhamdulillah, dengan dukungan dari berbagai pihak termasuk Kemendagri, PJA 2023 dapat berjalan dengan lancar. Kami berharap Kemendagri dapat kembali mendukung dan mengambil peran dalam pelaksanaan PJA 2024,” kata Sofyan dalam kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Sekretaris Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, Jakarta Selatan.
Salah satu dukungan yang dapat diberikan oleh Kemendagri, pungkas Sofyan, yaitu dengan penerbitan surat edaran yang ditujukan kepada gubernur. Isinya antara lain mendorong para kepala desa/lurah di daerahnya untuk berpartisipasi aktif dalam perhelatan PJA 2024.
Direktur Peningkatan Kapasitas, Data, Evaluasi Pemerintah Desa Kemendagri, Muhammad Noval menyampaikan pentingnya program PJA bagi kepala desa dan lurah. Ia juga mengungkapkan bahwa Kemendagri siap berkontribusi dalam pelaksanaan PJA 2024.
“PJA menjadi bagian penting dari program pembinaan desa dan kelurahan yang dijalankan oleh Kemendagri. Oleh karena itu, Kemendagri siap membantu pelaksanaan PJA 2024,” ujar Noval.
Noval juga berharap agar Nota Kesepahaman antara Menteri Hukum dan HAM serta Menteri Dalam Negeri dapat segera ditandatangani. Dengan demikian, hal tersebut dapat ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama antara BPHN dengan Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri.
Selain Sofyan dan Noval, kegiatan ini turut dihadiri oleh Penyuluh Hukum Madya BPHN Masan Nurpian, perwakilan tim Kelompok Substansi Bantuan Hukum BPHN, serta perwakilan dari tim Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri. (HUMAS BPHN)
