BPHN.GO.ID – Jakarta. Jelang perhelatan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Jabatan Fungsional Analis Hukum, Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Nur Ichwan, memberikan arahan singkat kepada para analis hukum dari Kantor Wilayah Kemenkumham pada Selasa (06/08/2024). Dalam kesempatan itu, Nur Ichwan menyampaikan bahwa BPHN telah melakukan pemilihan pengurus organisasi profesi analis hukum pada Focus Group Discussion akhir Juli lalu.
“Melalui pemilihan yang jujur dan adil, telah terpilih pengurus inti yang terdiri atas ketua umum, sekretaris umum, dan bendahara umum,” kata Nur Ichwan. Nantinya, pengurus inti tersebut akan diresmikan oleh Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) dalam kegiatan Rakornis yang akan berlangsung pada 07 Agustus.
Nur Ichwan berharap peserta analis hukum dapat mengikuti Rakornis secara antusias. Pasalnya, selain peresmian dari Menkumham, acara tersebut turut menghadirkan narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang diharapkan dapat membahas perkembangan jabatan fungsional analis hukum.
Kebutuhan formasi analis hukum juga tak luput jadi bahasan. Nur Ichwan mengungkapkan bahwa berdasarkan data saat ini, setidaknya dibutuhkan 332 analis hukum di Unit Eselon I dan Kantor Wilayah Kemenkumham. “Rinciannya 202 Analis Hukum Ahli Pertama, 89 Analis Hukum Ahli Muda, dan 41 Analis Hukum Ahli Madya untuk kebutuhan formasi perpindahan Analis Hukum Kemenkumham,” ujarnya.
Sementara itu, Analis Hukum Ahli Madya, Apri Listiyanto, mengungkapkan apresiasi atas dukungan dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kemenkumham. Menurutnya, kegiatan ini menjadi wujud nyata sinergi di antara Unit Eselon I Kemenkumham. “Rakornis ini akan menjadi kegiatan perdana, dan dapat berlangsung atas kontribusi Ditjen AHU. Ini kolaborasi nyata antara BPHN dengan Ditjen AHU,” pungkasnya.
Dalam kegiatan tersebut, turut diberikan kesempatan bagi rekan-rekan di kantor wilayah untuk menyampaikan aspirasi, saran, atau masukan. Adapun diskusi yang berjalan meliputi pembahasan kelas jabatan analis hukum, pelatihan untuk analis hukum, serta kolaborasi analis hukum dengan pihak/stakeholder lainnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Pusat Perencanaan Hukum Nasional Arfan Faiz Muhlizi, Analis Hukum Ahli Utama Bambang Iriana Djajaatmadja, Penyuluh Hukum Ahli Utama Audy Murfi, Penyuluh Hukum Ahli Utama Djoko Pudjirahardjo, serta perwakilan pegawai BPHN lainnya. (HUMAS BPHN)
