BPHN.GO.ID – Jakarta. Perjuangan para perempuan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik bagi generasi penerus tak pernah lekang oleh waktu. Memperingati perjuangan para perempuan hebat Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mengadakan Upacara Peringatan Hari Ibu Ke-94 pada Kamis (22/12).
Staf Ahli Bidang Sosial Kemenkumham Min Usihen mengatakan, tak terbilang lagi pahlawan perempuan yang namanya tetep harum hingga kini dan menjadi inspirasi. RA Kartini, Cut Nyak Dien, Cut Meutia, Fatmawati, Nyi Ageng Serang, Martha Critina Tiahahu, Rasuna Said, Laksamana Malahayati, dan masih banyak lagi. Salah satu titik penting, perjuangan pergerakan para perempuan di masa prakemerdekaan dan menjadi tonggak sejarah tersendiri yaitu ketika diselenggarakannya Kongres Perempuan Indonesia pertama pada 22 Desember 1928, di Yogyakarta.
“Momentum bersejarah ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Nasional pada Tahun 1959 oleh Presiden Soekarno, yang dinamakan Hari Ibu. Inilah yang membedakan Hari Ibu di Indonesia dengan peringatan “Mother’s Day” di beberapa negara di dunia,” ujar Min Usihen yang dalam kesempatan tersebut menyampaikan amanat dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. Perjuangan gerakan perempuan ini membawa keyakinan baru bagi perempuan-perempuan Indonesia, bahwa pemenuhan hak dan kesetaraan akan mengantarkan mereka untuk dapat berjalan bersama-sama serta menjemput kesempatan yang sama.
Melalui Peringatan Hari Ibu inilah, lanjut Min Usihen, kita kembali diiingatkan akan pentingnya peran perempuan dalam mencapai tujuan-tujuan bangsa. “Di era kekinian, Peringatan Hari Ibu diharapkan dapat mewariskan nilai-nilai luhur dan semangat perjuangan yang terkandung dalam sejarah, terutama generasi penerus bangsa agar mempertebal tekad dan semangat untuk bersama-sama melanjutkan dan mengisi pembangunan dengan dilandasi semangat persatuan dan kesatuan,” ungkapnya.
Pergerakan perempuan dalam pembangunan, tentunya tidak terlepas dari dukungan semua pihak, baik pemerintah, akademisi, profesional, dunia usaha, media massa, maupun masyarakat. Maka, momentum Peringatan Hari Ibu sebaiknya juga dijadikan momentum untuk mencapai Indonesia yang maju melalui prinsip “equal partnership”. Prinsip ini mencerminkan bagaimana perempuan Indonesia berjalan beriringan dengan kaum laki-laki untuk bersama-sama berperan membangun bangsa.
“Peringatan Hari Ibu adalah milik kita semua. Sebagai anak, sebagai istri, sebagai ibu, maupun sebagai teman seperjuangan, yang tidak lelah menjadi arti di mana pun berada. Untuk itu, saya ucapkan Selamat Hari Ibu ke-94 Tahun 2022, khususnya untuk seluruh perempuan Indonesia. Mari terus berkarya, menjadi sosok yang mandiri, kreatif, inovatif, percaya diri dan terus meningkatkan kualitas dan kapabilitas diri, sehingga bisa menjadi kekuatan yang besar menyejahterakan semua. Perempuan berdaya, anak terlindungi, Indonesia maju,” kata Min Usihen menutup amanatnya.
Upacara kali ini berlangsung di Lapangan Upacara Kemenkumham, Kuningan – Jakarta Selatan. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris BPHN Audy Murfi, Pimpinan Tinggi Madya Unit Utama, Staf Ahli Menteri, Staf Khusus Menteri, Pejabat Fungsional Ahli Utama, Pimpinan Tinggi Pratama Unit Utama dan seluruh ASN Unit Utama Kemenkumham RI. (HUMAS BPHN)
Staf Ahli Bidang Sosial Kemenkumham Min Usihen mengatakan, tak terbilang lagi pahlawan perempuan yang namanya tetep harum hingga kini dan menjadi inspirasi. RA Kartini, Cut Nyak Dien, Cut Meutia, Fatmawati, Nyi Ageng Serang, Martha Critina Tiahahu, Rasuna Said, Laksamana Malahayati, dan masih banyak lagi. Salah satu titik penting, perjuangan pergerakan para perempuan di masa prakemerdekaan dan menjadi tonggak sejarah tersendiri yaitu ketika diselenggarakannya Kongres Perempuan Indonesia pertama pada 22 Desember 1928, di Yogyakarta.
“Momentum bersejarah ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Nasional pada Tahun 1959 oleh Presiden Soekarno, yang dinamakan Hari Ibu. Inilah yang membedakan Hari Ibu di Indonesia dengan peringatan “Mother’s Day” di beberapa negara di dunia,” ujar Min Usihen yang dalam kesempatan tersebut menyampaikan amanat dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. Perjuangan gerakan perempuan ini membawa keyakinan baru bagi perempuan-perempuan Indonesia, bahwa pemenuhan hak dan kesetaraan akan mengantarkan mereka untuk dapat berjalan bersama-sama serta menjemput kesempatan yang sama.
Melalui Peringatan Hari Ibu inilah, lanjut Min Usihen, kita kembali diiingatkan akan pentingnya peran perempuan dalam mencapai tujuan-tujuan bangsa. “Di era kekinian, Peringatan Hari Ibu diharapkan dapat mewariskan nilai-nilai luhur dan semangat perjuangan yang terkandung dalam sejarah, terutama generasi penerus bangsa agar mempertebal tekad dan semangat untuk bersama-sama melanjutkan dan mengisi pembangunan dengan dilandasi semangat persatuan dan kesatuan,” ungkapnya.
Pergerakan perempuan dalam pembangunan, tentunya tidak terlepas dari dukungan semua pihak, baik pemerintah, akademisi, profesional, dunia usaha, media massa, maupun masyarakat. Maka, momentum Peringatan Hari Ibu sebaiknya juga dijadikan momentum untuk mencapai Indonesia yang maju melalui prinsip “equal partnership”. Prinsip ini mencerminkan bagaimana perempuan Indonesia berjalan beriringan dengan kaum laki-laki untuk bersama-sama berperan membangun bangsa.
“Peringatan Hari Ibu adalah milik kita semua. Sebagai anak, sebagai istri, sebagai ibu, maupun sebagai teman seperjuangan, yang tidak lelah menjadi arti di mana pun berada. Untuk itu, saya ucapkan Selamat Hari Ibu ke-94 Tahun 2022, khususnya untuk seluruh perempuan Indonesia. Mari terus berkarya, menjadi sosok yang mandiri, kreatif, inovatif, percaya diri dan terus meningkatkan kualitas dan kapabilitas diri, sehingga bisa menjadi kekuatan yang besar menyejahterakan semua. Perempuan berdaya, anak terlindungi, Indonesia maju,” kata Min Usihen menutup amanatnya.
Upacara kali ini berlangsung di Lapangan Upacara Kemenkumham, Kuningan – Jakarta Selatan. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris BPHN Audy Murfi, Pimpinan Tinggi Madya Unit Utama, Staf Ahli Menteri, Staf Khusus Menteri, Pejabat Fungsional Ahli Utama, Pimpinan Tinggi Pratama Unit Utama dan seluruh ASN Unit Utama Kemenkumham RI. (HUMAS BPHN)