BPHN.GO.ID - Jakarta. Rapat Koordinasi Pengendalian Dukungan Program Manajemen Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) tahun 2024 resmi ditutup pada Kamis (18/07/2024) di Grand Mercure Harmoni, Jakarta. Kegiatan ini ditutup oleh Kepala Badan Strategi Kebijakan, Y. Ambeg Paramarta, selaku Ketua Steering Committee Rapat Koordinasi Pengendalian Dukungan Program Manajemen Kemenkumham Tahun 2024.
Dalam sambutannya, Ambeg menekankan bahwa kunci dari pelaksanaan kebijakan adalah pemahaman dan kepatuhan. "Seluruh jajaran diharapkan untuk memahami tujuan dari seluruh pelaksanaan reformasi birokrasi yang sedang kita jalankan," ujarnya.
Ambeg juga menjelaskan bahwa Kemenkumham terus berupaya meningkatkan nilai reformasi birokrasi. Menurutnya, pemahaman yang komprehensif terkait tujuan dan sasaran reformasi birokrasi sangat diperlukan untuk meningkatkan indeks reformasi birokrasi.
"Pemahaman yang mendalam terhadap tujuan dan sasaran reformasi birokrasi merupakan hal yang krusial untuk pencapaian hasil yang maksimal," tambahnya.
Ia juga menghimbau agar hasil rekomendasi dari rapat koordinasi ini tidak hanya menjadi sekadar pemenuhan administrasi, tetapi substansi dari setiap pembahasan juga harus diperhatikan dengan serius. "Substansi dari pelaksanaan rapat koordinasi ini harus diperhatikan dan diimplementasikan dengan baik di lapangan," tegasnya.
Rapat koordinasi pengendalian dukungan program manajemen ini menghasilkan beberapa rekomendasi dan tindak lanjut pelaksanaan program dukungan manajemen. Diharapkan melalui kegiatan ini dapat memperkuat koordinasi dan implementasi kebijakan untuk mencapai tujuan reformasi birokrasi yang lebih baik di masa depan.
Turut hadir dalam kegiatan ini Staf Ahli Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi Asep Kurnia, Sekretaris BPHN I Gusti Putu Milawati, Jajaran Pimpinan Tinggi Pratama Kemenkumham, serta tamu undangan lainnya.
