Jakarta-BPHN, Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum mengadakan Focuss Group Discussion tentang “Penguatan Pro Bono dalam Dalam Menjamin Akses Keadilan, Selasa (3/10), bertempat di Lantai IV, Aula BPHN. Acara tersebut dibuka oleh Kepala Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum, Bapak Joko Pudjirardjo.
Hadir sebagai pembicara dalam seminar tersebut adalah Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, SH.M.Hum, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional dan Kepala Bidang Bantuan Hukum C. Kristomo, S.S., M.H.
Dalam paparannya Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum menjelaskan bagaimana akses keadilan itu harus di prioritaskan. Program Prioritas Nasional Kepastian dan Penegakan Hukum menyediakan akses untuk keadilan bagi semua orang termasuk lembaga dan bertanggung jawab untuk seluruh keuangan. Untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan hal ini sengaja dilakukan agar pemberi bantuan semaki luas dan efektif serta tepat sasaran kita membutuhkan OBH yang lebih banyak, jika dilihat bantuan hukum tidak seimbang itu sangatlah berpengaruh pada penyelenggaraan hukum.
Jika OBH tersebut semakin banyak maka masyarakat miskin pun banyak untuk mendapatkan bantuan hukum, akan lebih mudah bertambahnya OBH. Dalam hasil table penelitian bahwa dari tahun 2013-2015 ke tahun 2016-2018 mengalami peningkatan dari OBH, Abvotkat, dan Paralegal. Lebih lanjut Kepala BPHN menjelaskan bahwa kita dapat melihat apa saja yang kita ketahui melalui aplikasi LSC (Legal Smart Channel) yang bisa anda download dalam smartphone , aplikasi ini selalu update.
Acara diakhiri dengan sesi tanya -jawab dan ditutup oleh Kepala Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum. (IW/SL/SH)