Jakarta – HUMAS
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly saat memimpin apel pagi sekaligus mengukuhkan kembali komitmen kinerja melalui “Deklarasi Janji Kinerja Tahun 2018”, di lapangan upacara Gedung Kemenkumham, Senin (8/1/2018).
Dijelaskan oleh Menkumham, Janji Kinerja bukan hanya sekedar diucapkan, melainkan harus segera diimplementasikan dalam perjalanan kita berkinerja sepanjang tahun.
Munculnya tantangan dan hambatan, baik itu besar atau kecil, janganlah menjadi kendala dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien. “Jadikan tantangan dan hambatan peluang untuk berbuat yang terbaik dengan mengerahkan kemampuan dan daya upaya yang dimiliki. Sikap, mental, dan perilaku kita akan menentukan keberhasilan kita dalam mengatasi hambatan dan tantangan yang ada”, Ucap Yasonna di hadapan peserta apel pagi..
Janji kinerja yang telah kita lakukan ini adalah salah satu cara untuk memotivasi pegawai Kemenkumham agar bergerak secara serentak berkinerja untuk Kementerian Hukum dan HAM yang lebih berprestasi.
Disampaikan juga bahwa Tahun 2018 adalah tahun keempat dalam kerangka pembangunan jangka menengah, sekaligus sebagai tahun politik, karena pada tahun 2019 akan dilaksanakan pesta demokrasi yaitu Pemilu. Terkait dengan politik maka saya kepada segenap jajarannya untuk menjaga netralitas, dan bebas dari paham politik manapun sebagaimana amanat Undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN) Nomor 5 Tahun 2014, ujar Yasonna
Selain hal tersebut beliau juga berpesan agar seluruh jajarannya berkinerja melaksanakan reformasi birokrasi melalui implementasi 8 (Delapan) Area Perubahan secara konsisten. “Saya ingin tahun 2018 ini ada satuan kerja atau UPT di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang berhasil meraih WBK/WBBM. “Ini penting, karena WBK/WBBM adalah salah satu bukti bahwa jajaran Kemenkumham berkomitmen untuk berkinerja lebih baik, lebih efektif, dan lebih efisien”.
Untuk diketahui bahwa hasil evaluasi Ombudsman RI tahun 2017, Layanan Publik Kemenkumham sudah berada dalam “zona hijau” yang artinya kualitas layanannya sudah cukup bagus. Di tahun 2018, Ombudsman RI akan kembali mengevaluasi layanan publik dengan fokus utama pada layanan pemasyarakatan dan imigrasi, tambah Menkumham
Di akhir pidatonya Menkumham, Yasonna Laolu mengajak seluruh jajaran kemenkumham untuk fokus pada pelaksanaan tugas fungsi dengan memperhatikan output, outcome, dan impact yang dihasilkan melalui anggaran APBN dengan mengedepankan aktivitas yang berdampak langsung kepada rakyat. Sekaligus dilakukan penandatanganan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) oleh Pimpinan Tinggi Madya di Kementerian Hukum dan HAM RI dan disaksikan langsung oleh Menpan-RB. (tatung oneal, foto Abdullajh Empi ;Sumber Humas dan KLN pusat Komar, Teguh.)