BPHN.GO.ID – Malang. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) melakukan Rapat Kerja Internal di sela-sela kegiatan Fasilitasi Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan BPHN, Senin (04/12/2023), bertempat di Aston Inn Hotel Batu, Malang. Rapat ini bukan formalitas, tapi panggung refleksi mendalam atas capaian kinerja BPHN selama tahun anggaran 2023.
Sekretaris BPHN, I Gusti Putu Milawati, menyampaikan beberapa kilas balik kinerja selama setahun terakhir. Berdasarkan data per 01 Desember 2023, capaian kinerja BPHN terhitung cukup baik.
“Realisasi anggaran BPHN mencapai 94,51%. Kemudian, capaian kinerja sesuai target perjanjian kinerja mencapai 100%. Ini hasil yang luar biasa,” ujar Sekretaris BPHN.
Tak hanya itu, berdasarkan data per 04 Desember 2023, BPHN menempati urutan pertama dalam realisasi satuan kerja dan realisasi eselon I per jenis belanja tahun anggaran 2023. Milawati menilai bahwa ini adalah hasil kerja bersama dan wujud sinergi yang baik antarpusat di BPHN.
Namun, di antara capaian cemerlang tersebut, terdapat realitas yang tak selalu mulus. Masih ditemui beberapa kendala di lapangan yang harus dicari solusinya supaya kinerja BPHN makin baik di tahun mendatang.
“Berdasarkan hasil evaluasi yang kami lakukan, terlihat bahwa revisi anggaran di BPHN melebihi batasan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Kemudian masih terdapat kantor wilayah dengan nilai IKPA yang belum optimal. Pekerjaan rumah ini perlu menjadi perhatian kita bersama,” jelas Milawati.
Milawati menilai bahwa dari kendala dan kekurangan tersebut, kita dapat menemukan ruang untuk memperbaiki dan berkembang lebih baik lagi. Oleh karena itu, rapat kerja internal ini menjadi forum diskusi sekaligus koordinasi yang efektif guna memperbaiki kinerja BPHN ke depannya.
Rapat kerja internal ini turut menghadirkan pimpinan dari setiap pusat yang ada di BPHN, yaitu Kepala Pusat Perencanaan Hukum Nasional Arfan Faiz Muhlizi, Kepala Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional Nofli, Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum Sofyan, serta Koordinator Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional Analis Hukum BPHN Apri Liyanto yang mewakili Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Yunan Hilmy. (HUMAS BPHN)