Jakarta, BPHN.go.id – Rapat Koordinasi Pengendalian Capaian Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2018 secara resmi ditutup oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Bambang Rantam Sariwanto, pada Rabu (4/7) di hotel Grand Sahid Jaya. Rapat yang digelar selama tiga hari sejak Senin (2/7) kemarin menghasilkan kesimpulan berharga berupa strategi untuk mengejar target pada semester ke-2.
Rapat Koordinasi pada tahun ini mengangkat tema “Value for Money”, yang menitikberatkan pada tiga aspek penting, yakni ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Bambang Rantam, dalam paparannya mengatakan, rapat koordinasi diharapkan dapat memberikan langkah strategis dalam mencapai target kerja pada tahun ini. Selain itu, rapat koordinasi diharapkan menjadi upaya pengendalian, yakni berupa pemantauan, pemeriksaan, serta evaluasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara bersama-sama.
“Akan ada evaluasi dari Ombudsman RI dan evaluasi dari Tim Evaluator. Tim Evaluator ini akan menilai target kinerja dengan memanfaatkan IT (teknologi informasi,- red) di mana akan terjadi penilaian yang fair terutama hasil pada Semester pertama. Dan nantinya, ini nanti akan dipakai untuk strategi pada Semester kedua,” kata Bambang Rantam dalam sambutannya.
Berkaitan dengan Tim Evaluator Kinerja Kantor Wilayah, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Prof Enny Nurbaningsih diminta menjadi salah satu evaluator, yakni menilai kinerja sejumlah Kantor Wilayah apakah telah menunjukkan suatu progress yang baik atau masih membutuhkan suatu perbaikan. Selama satu hari penuh, Prof Enny bersama dengan Pimti Madya yang lain serta para Staf Ahli Menteri melakukan pendalaman terhadap 34 Kantor Wilayah.
Hasil evaluasi yang ditemukan akan dipantau Tim Evaluator Kinerja Kantor Wilayah khususnya terhadap 13 (tiga belas) Kantor Wilayah yang ditetapkan sebagai Kantor Wilayah Percontohan. Disamping hal tersebut, seluruh unit utama di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia termasuk BPHN diagendakan untuk menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) secara bersama-sama. Hadir mewakili BPHN, yakni Sekretaris BPHN sekaligus merangkap Plt. Kepala Pusat Perencanaan Hukum Nasional, Audy Murfi, Kepala Pusat Analisa dan Evaluasi Hukum Nasional, Liestiarini Wulandari, Kepala Pusat Penyuluhan Hukum, Djoko Pudjirahardjo, dan Kepala Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional, Yasmon.
Patut diketahui, kegiatan Rapat Koordinasi diisi dengan berbagai pembekalan bagi seluruh peserta, diantaranya paparan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, Asman Abnur, Ketua Ombdusman RI, Amzulian Rifai, Anggota I Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Agung Firman Sampurna dan Auditor Utama BPK RI, Heru Krisna Reza, serta Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan, Dwi Pudjiastuti Handayani. Selain itu, Pimpinan Tinggi dari internal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ikut memberikan pembekalan diantaranya Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Aidir Amin Daud.
Pada kesempatan tersebut, juga dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dengan Ombudsman RI tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan ditandatangani langsung oleh Menteri Hukum dan HAM dengan Ketua Ombudsman RI. Yang menarik, penandatanangan MoU dilakukan secara digital sebelumnya tidak lazim dilakukan oleh Kementerian/Lembaga lain.
Penulis: Nanda Narendra Putra
Editor: Erna Priliasari