Jakarta-BPHN
Permahi berharap dapat menjadi “kepanjangan tangan” dari pemerintah dalam melakukan penyuluhan hukum secara langsung ke masyarakat. “Permahi memiliki pengalaman turun langsung ke masyarakat untuk melakukan sosialisasi-sosialisasi hukum. Mahasiwa lebih mudah diterima masyarakat karena netralitas dan independensinya ”. Hal ini disampaikan oleh Andriansyah Tiawarman, Ketua Dewan Pimpinan Cabang Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi) Jakarta, dalam audiensi dengan jajaran pimpinan Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kamis, (4/12/2014).
Audiensi yang mengambil pembahasan mengenai “Rencana Strategis Kemenkumham dalam Penegakan Hukum di Indonesia” dilaksanakan di ruangan rapat pimpinan, lantai 1, BPHN di hadiri oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, Dr. Enny Nurbaningsih, SH.,M.Hum., beserta jajaran pimpinan di lingkungan BPHN, Sekretaris BPHN, Sadikin Sabirin, SH.,M.H., Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Yunan Hilmy, Kepala Pusat Perencanaan dan Pembangunan Hukum Nasional, Agus Subandrio, dan Kepala Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional Buddy Wihardja.
Audiensi ini juga diisi dengan pemaparan mengenai tugas dan fungsi dari masing-masing unit Eselon II di lingkungan Badan Pembinaan Hukum Nasional. Disampaikan pula mengenai peran dan kegiatan BPHN terkait Pembangunan Hukum Nasional. Dalam audiensi ini Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Yunan Hilmy, mendorong kader-kader Permahi untuk turut menyumbangan tulisan, pemikiran, ataupun gagasan-gagasan hukum.