BPHN Raih Penghargaan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik ke - 2

BPHN.GO.ID - Jakarta. Badan Pembinaan Hukum Nasional menerima penghargaan sebagai Unit Utama Terbaik ke - 2 (Kedua) Kinerja Pelaksanaan Anggaran T.A. 2021 di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 
Penghargaan diserahkan oleh Kepala Biro Keuangan, Wisnu Nugroho kepada Koordinator Keuangan BPHN, Tuyono yang mewakili BPHN dalam kegiatan Evaluasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian Hukum dan HAM Triwulan I Tahun Anggaran 2022, pada hari Selasa (19/04/22) di Wisma Pengayoman Bogor. 
"Terima kasih kepada seluruh jajaran baik dari Unit Eselon I maupun Kantor Wilayah dan Satuan Kerja atas kinerja yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2021 oleh karenanya Kementerian Hukum dan HAM berhasil memperoleh penghargaan oleh Menteri Keuangan sebagai Peringkat Kedua kategori pagu besar atas kinerja anggaran tahun anggaran 2021," ucap Karo Keuangan. 
Lebih lanjut Karo Keuangan menjelaskan bahwa pada tahun 2022, terdapat reformulasi dalam penilaian Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran (IKPA) yang sebelumnya terdiri dari 13 indikator menjadi 8 indikator. Hal ini tentunya mempengaruhi pembobotan pada masing-masing indikator. 
" Maka dari itu saya harapkan seluruh satuan kerja dapat mengoptimalkan pengelolaan anggaran dan berperan aktif dalam peningkatan nilai IKPA di unit kerja masing-masing sehingga nilai secara keseluruhan dapat terus meningkat yang mencerminkan kualitas pengelolaan keuangan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM," pesan Karo Keuangan menutup sambutan.
Perlu disampaikan bahwa sebelumnya, Kementerian Hukum dan HAM berhasil memperoleh penghargaan Peringkat Kedua kategori pagu besar atas kinerja anggaran tahun anggaran 2021 dengan nilai kinerja anggaran 96,57. 
Pada hari Rabu, 13 April 2022 telah dilaksanakan penyerahan penghargaan Menteri Keuangan kepada K/L berkinerja terbaik tahun 2021 pada acara Rapat Koordinasi Nasional Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022. 
Penyerahan penghargaan Kementerian Hukum dan HAM diwakilkan oleh Bapak Wakil Menteri Hukum dan HAM yang diserahkan secara langsung oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia.