BPHN Laksanakan Workshop Pengembangan Integrasi  Website JDIHN Tingkat Provinsi

Badan Pembinaan Hukum Nasional cq Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Selasa 4/8/2015, melaksanakan Workshop Pengembangan Integrasi  Website JDIHN. Workshop yang dihadiri oleh 25 perwakilan dari Biro Hukum Provinsi, ditujukan untuk mempersiapkan terwujudnya integrasi website anggota JDIHN ke dalam website pusat JDIHN.

Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, Prof. Dr. Enny Nurbaningsih., SH. M.Hum, dalam sambutannya mendorong perwujudan integrasi website pusat jaringan dan anggota JDIHN. “ Sampai hari ini terkait JDIH, belum pada satu sistem yang terintegrasi. Mari kita bermigrasi dari sistem lama ke sistem yang baru , sistem baru yang menggambarkan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum secara Nasional”.  Pada 2016 hukum nasional kita titik tekannya ada pada sektor-sektor sumber daya kelautan,  jika belum adanya sistem dokumentasi dan informasi hukum yang terintegrasi akan sulit bagi kita di pusat untuk megetahui apakah Pemerintah Daerah benar-benar membackup tujuan tadi.Website JDIHN yang terintegrasi akan memudahkan kami di pusat untuk memonitor hal tersebut, ungkap beliau. Saya rasa dengan adanya integrasi website JDIHN akan mendukung pembangunan hukum nasional dan penterjemahan program pembangunan jangka panjang yang didukung oleh pemerintah daerah, tutupnya.

Kepala Bidang Otomasi Dokumentasi Hukum, Dr. Subianta Mandala, SH., LL.M, pada laporannya menyampaikan bahwa program pengembangan website JDIHN yang terintegrasi ini sudah diluncurkan sejak tahun lalu, di awali dengan penyusunan blueprint yang memberikan peta jalan bagi pengembangan integrasi.

Hadir sebagai Nara sumber, Drs. Budi Wihardja, M.Si (Kepala Pusat Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional) Sri Purwaningsih ( Kementerian Dalam Negeri), Hendro Wicaksono ( Universitas Indonesia) dan Erizal ( konsultan). Pada kesempatan yang sama Pusat Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional selaku Pusat JDIHN menyampaikan penghargaan bagi Pengelola Terbaik JDIH Tingkat Provinsi Yaitu dari Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Kepulauan Riau. (fra)