BPHN.GO.ID – Bogor. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) bertekad untuk mendukung peran dan fungsi Jabatan Fungsional (JF) Analis Hukum dalam pembangunan sistem hukum nasional yang lebih baik. Hal ini disampaikan oleh Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Nur Ichwan, ketika membuka Focus Group Discussion (FGD) Pembentukan Organisasi Profesi Jabatan Fungsional (JF) Analis Hukum, yang digelar Senin (29/07/2024).
Menurut Nur Ichwan, Analis Hukum memegang peran strategis dan krusial dalam menjalankan tugas di instansinya masing-masing, mulai dari melakukan analisis dan evaluasi hukum hingga melaksanakan advokasi hukum. “Ke depannya, peran dan fungsi Analis Hukum juga akan kembali diperkuat dalam pelaksanaan tugasnya, antara lain dengan menilai kepatuhan hukum melalui proses yang disebut audit hukum,” ujarnya.
BPHN terus berupaya meningkatkan kompetensi dan mengambil langkah strategis dalam pembentukan organisasi profesi bagi Analis Hukum, dengan harapan pelaksanaan tugas audit hukum serta pekerjaan lainnya dapat berjalan dengan baik. Nur Ichwan optimis bahwa pelaksanaan tugas pemerintahan oleh Analis Hukum akan berjalan secara optimal.
“Analis Hukum tersebar di berbagai kementerian/lembaga termasuk pemerintah daerah dengan total 1.664 orang. Pelaksanaan tugas diharapkan berjalan optimal karena ditopang dengan pejabat fungsional yang profesional, berintegritas, serta memiliki kompetensi yang terarah dan terukur,” tambah Nur Ichwan.
Analis Hukum Ahli Madya BPHN, Apri Listiyanto, mengatakan bahwa sebelumnya tim penyusun kajian BPHN telah melakukan beberapa kegiatan untuk mendorong terpenuhinya pembentukan organisasi profesi JF Analis Hukum.
“Beberapa kegiatan yang telah dilakukan meliputi brainstorming struktur kepengurusan, bentuk organisasi, serta nama dan lambang organisasi. Insya Allah Menteri Hukum dan HAM akan menetapkan secara resmi organisasi profesi ini pada agenda yang telah dijadwalkan,” ujar Apri di Hotel Novotel Bogor Golf Resort and Convention Center.
Agenda lain yang dibahas dalam FGD kali ini meliputi penyampaian dan pembahasan bentuk dan struktur kelembagaan organisasi profesi, pemilihan pengurus inti lembaga, penyampaian dan pembahasan visi, misi dan rancangan anggaran dasar serta anggaran rumah tangga.
Kegiatan ini turut diikuti oleh Analis Hukum Ahli Utama Bambang Iriana Djajaatmadja, Analis Hukum Ahli Madya BPHN, serta ratusan Analis Hukum dari kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. (HUMAS BPHN)