BPHN–Jakarta. Dalam rangka Hari Dharma Karyadhika yang ke-71 tahun Kementerian Hukum dan HAM mengadakan kegiatan Legal Expo pada tanggal 25-26 Oktober 2016 di Graha Pengayoman dengan Tema Pelayanan dan Penegakan Hukum PASTI Nyata. Acara Legal Expo ini yang dibuka oleh Sekretaris Jenderal Kemenkumham Bambang Rantam itu berjalan dengan lancar, terlihat dari penuhnya stand pameran, ramainya pengunjung dan tamu undangan yang datang.
Hadir dalam pembukaan kegiatan tersebut Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kemenkumham, Pimpinan dan/atau Perwakilan Instansi Pemerintah/Lembaga Tinggi Negara, Civitas Akademisi, dan Kalangan Swasta. Stand pameran Legal Expo tidak hanya didominasi oleh unit-unit yang berada di Kemenkumham, melainkan juga dari beberapa instansi seperti Mahkamah Agung, Dirjen Pajak, KPK dan masih banyak lagi. Melihat situasi ini Bambang Rantam tampak senang karena acara ini seolah dimiliki bersama antara Lembaga Negara dan Swasta dan Seluruh lapisan ikut menyemarakan dan berpartisipasi dalam acara yang dilaksanakan setiap tahun ini.
“Masyarakat merasakan persoalan hukum dan HAM masih terlalu jauh untuk direngkuh. Masyarakat masih banyak yang masih belum mengetahui tentang perundang-undangan, misalnya untuk mengurus kewarganegaraan, bagaimana hak narapidana, bahaya narkotika, dan jaminan perlindungan dan pemenuhan HAM dan juga akses bantuan hukum,” kata Bambang Rantam saat memberikan sambutan pembukaan Legal Expo.
Dalam kesempatan ini, Bambang Rantam juga mengajak rekan institusi penegak hukum dan HAM untuk terus berkerja sama dan meningkatkan sinergitas. “Sehingga hukum semakin terlihat wujud nyatanya sebagai faktor utama bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mampu melindungi dan memenuhi HAM tanpa pandang bulu,” ujarnya.
Penyelenggaraan Legal Expo ini kiranya dapat menjadi momentum untuk mewujudkan kondisi pembangunan hukum yang lebih baik. Hukum harus terus disosialisasikan hingga ke telinga masyarakat. Jangan sampai ada masyarakat yang melanggar hukum karena ketidaktahuannya atau ingin memenuhi haknya tapi tidak tahu caranya.
Untuk itu Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham terus berinovasi dalam melakukan penyebaran informasi hukum ini dengan berkelanjutan, tepat sasaran, dan menyenangkan tentunya. Kemenkumham sebagai lembaga yang peduli dan bertanggungjawab pada penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia menaruh harapan besar pada Jabatan Fungsional penyuluh Hukum yang baru terbentuk. Kiranya Penyuluh Hukum kinerjanya harus terus dioptimalkan agar dirasakan langsung oleh masyarakat manfaatnya.***(RSH/RA)