Jakarta – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Patrialis Akbar, melantik pejabat di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Sebanyak 71 pejabat dilantik untuk menempati posisi Eselon II di lingkungan Kemenkumham. Dari sekian banyak pejabat yang dilantik, ada sebagian yang baru sekali menjabat eselon II (promosi), dan sebagian karena rotasi. Dengan adanya pelantikan pejabat di Kemenkumham ini, Menkumham mengharapkan kinerja Kemenkumham dapat lebih maksimal. “Untuk memasuki era tahun 2011 ini, saya berharap kinerja kita yang lebih maksimal lagi,” ujar Menkumham saat memberikan sambutan pada acara pelantikan Eselon II Kemenkumham, di Graha Pengayoman, Jakarta (08/02). Lebih lanjut Menkumham menjelaskan, memang tugas kita adalah melayani masyarakat sesuai dengan tupoksi kita masing-masing, sesuai dengan semangat pembangunan yang digelorakan oleh Bapak Presiden kita. “Merupakan kewajiban bagi kita di tempat masing-masing, yang menurut hemat saya , pelayanan kita sudah meningkat, jauh lebih baik ketimbang pada masa-masa yang lalu,” tandas Menkumham. Akan tetapi, lanjut Menkumham, kita masih merasakan adanya keluhan-keluhan dari masyarakat. “Dimana-mana masih saja terdapat kekurangan pelayanan yang dirasakan masyarakat. Oleh karena itu kita harus bekerja lebih keras lagi,” kata Menkumham. Selain itu, Menkumham juga menyinggung tentang persoalan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Paradigma kita sudah declare-kan bahwa penegakan hukum harus tetap memperhatikan perlindungan HAM. “Saya minta kepada Direktur Jenderal (Dirjen) HAM dan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) HAM, tolong teman-teman yang berada pada tupoksi HAM untuk menempatkan diri dalam ikut serta membantu penanganan terhadap penegakan HAM,” ujar Menkumham. Menkumham juga menjelaskan tentang peningkatan kualitas perundang-undangan yang masih banyak yang tumpang tindih. “Sampai saat hari ini, masih banyak Undang-undang yang tumpang tindih. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dan Dirjen Peraturan Perundang-undangan (PP) yang melakukan kajian Undang-undang ini harus segera menuntaskan,” harap Menkumham.Pejabat yang dilantik pada hari itu ada beberapa pejabat yang bertugas di lingkungan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) yang mengalami rotasi. Seperti Kepala Pusat Penyuluhan Hukum Dr. Susy Susilawati yang akan menjabat sebagai Kakanwil DIY, Sekertaris Badan Bambang Iriana Djajaatmaja, S.H., LL.M, yang akan menjabat sebagai Sekertaris Dirjen HAKI dan Kepala Pusat Perencanaan Hukum Sadikin, S.H., M.H. yang akan menjabat sebagai Sekertaris Badan Pembinaan Hukum Nasional
