Jakarta, BPHN.go.id - Ketika berbicara terkait dokumentasi hukum, maka bukan hanya Undang-Undang atau Peraturan, akan tetapi banyak produk hukum lainnya. Di era digital ini, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) terus melakukan inovasinya termasuk dalam hal pelayanan dan penyebaran informasi hukum, salah satunya dengan mengoptimalkan perpustakaan hukum nasional.
Dulu, perpustakaan hukum BPHN menjadi perpustakaan terbesar nasional yang menjadi acuan setiap orang dalam mencari data terkait hukum. Seiring perkembangan zaman, perpustakaan konvensional dengan cara tradisional lambat laun mulai ditinggalkan karena semua orang saat ini lebih menyukai cara yang memudahkan pekerjaan mereka, yaitu memanfaatkan teknologi.
BPHN tengah membuat sebuah terobosan melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN), sebuah portal search engine hukum nasional dan menjadi database nasional. Melalui kegiatan Forum Diskusi Pustakawan Tahun 2019 yang diinisiasi Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional, diharapkan dapat mengembalikan kejayaan atau eksistensi perpustakaan hukum BPHN.
Kepala Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional, Yasmon mengatakan bahwa untuk mengembalikan kejayaan perpustakaan hukum BPHN, diperlukan terobosan salah satunya membuat koleksi perpustakaan tersebut dapat diakses dengan cara yang lebih kekinian.
“Dengan BPHN menjadi koordinator JDIHN, baik dalam hal monitoring maupun evaluasi, tentu menjadi kekuatan baru untuk kembali meningkatkan eksistensi perpustakaan hukum nasional dalam menyebarkan informasi dan menjadi sumber hukum utama agar dapat semakin optimal sesuai dengan misi kami” kata Yasmon, dalam sambutanya.
Kegiatan Forum Diskusi Pustakawan Hukum Tahun 2019, mengangkat tema “Peran Pustakawan Hukum dalam Membangun Hukum Nasional”. Yasmon mengatakan, tema ini dipilih dengan harapan Pustakawan dalam mengelola perpustakaan dapat saling berbagi pengalaman sehingga ada semacam koreksi sehingga dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan dan mampu bekerja secara sinergis dengan Perpustakaan Nasional.
Pada kesempatan ini, diperkenalkan JDIH kepada forum yang dihadiri pejabat di lingkungan Unit Utama Kementerian Hukum dan HAM, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM, TNI, Pustakawan pada kampus hukum negeri maupun swasta, serta Asosiasi yang menaungi Pustawakan di firma-firma hukum di Indonesia.
Penulis: Nurul Rohmah
Editor: Erna Priliasari/Nanda Narendra