Jakarta, Jum’at (5 Juni) bertempat di ruang Aula Mudjono Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kepala BPHN melakukan rapat bersama jajarannya. Rapat difokuskan pada persiapan penilaian yang akan dilakukan oleh 9 Juli mendatang dalam rangka BPHN menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
Prof. Benny mengatakan dalam mencapai predikat WBK di BPHN bukanlah sebuah perkara yang sulit mengingat BPHN tidak banyak melakukan pelayanan langsung ke masyarakat. Akan tetapi di dalam penilaiannya hal-hal terkait teknis administratif bukan merupakan satu-satunya faktor penentu untuk meraih predikat WBK. Namun Prof. Benny tetap optimis dengan diawali niat yang baik akan memperoleh hasil yang baik pula.
Kegagalan memperoleh predikat WBK pada tahun lalu tidak mengecilkan semangat BPHN untuk meraih predikat di tahun ini, justru menjadi modal awal untuk memaksimalkan upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam meraih WBK. Bahkan kondisi yang berbeda di masa pandemi Covid-19 ini menjadi semangat tersendiri untuk terus berkreasi dan berinovasi untuk menuju BPHN yang lebih baik, BPHN menuju WBK.
Prof. Benny mengatakan dalam mencapai predikat WBK di BPHN bukanlah sebuah perkara yang sulit mengingat BPHN tidak banyak melakukan pelayanan langsung ke masyarakat. Akan tetapi di dalam penilaiannya hal-hal terkait teknis administratif bukan merupakan satu-satunya faktor penentu untuk meraih predikat WBK. Namun Prof. Benny tetap optimis dengan diawali niat yang baik akan memperoleh hasil yang baik pula.
Kegagalan memperoleh predikat WBK pada tahun lalu tidak mengecilkan semangat BPHN untuk meraih predikat di tahun ini, justru menjadi modal awal untuk memaksimalkan upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam meraih WBK. Bahkan kondisi yang berbeda di masa pandemi Covid-19 ini menjadi semangat tersendiri untuk terus berkreasi dan berinovasi untuk menuju BPHN yang lebih baik, BPHN menuju WBK.