Jakarta, BPHN – Pada Kamis (11/12) Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, Dr. Enny Nurbaningsih memimpin Rapat Tim Pengarah Prolegnas di ruang rapat Kepala BPHN. Rapat yang dihadiri oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, Dr. Wicipto Setiadi dan perwakilan dari Bappenas, Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, dan Kementerian Keuangan merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Rapat Pembahasan Tahunan Prolegnas yang dilaksanakan sebelumnya. Aganda rapat tersebut adalah untuk membahas draft RUU Prolegnas Jangka Menengah 2015-2019 dan Prioritas Tahunan 2015 serta membahas kebutuhan RPP dan Rperpres untuk Program Penyusunan PP dan Perpres tahun 2015.
Dalam pengantarnya Kepala BPHN menyatakan bahwa dari 63 K/L yang diundang dalam Rapat Pembahasan Tahunan Prolegnas, hanya ada sebanyak 45 K/L yang hadir. “Dari hasil pembahasan daftar yang telah disusun oleh BPHN, Rapat Pembahasan Tahunan Prolegnas telah menghasilkan usulan untuk lingkungan Pemerintah berupa 101 RUU usulan Prolegnas Jangka Menengah 2015-2019 dan 17 RUU diusulkan sebagai Prioritas Prolegnas Tahun 2015. Tugas Tim Pengarah adalah mendiskusikan hasil tersebut dan hasilnya akan dilaporkan kepada Menteri Hukum dan HAM” lanjut Kepala BPHN. Untuk penyusunan Program Penyusunan PP dan Perpres tahun 2015, rencananya Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional pada minggu kedua bulan Desember akan Rapat Pembahasan Tahunan Program Penyusunan PP dan Perpres. [rja]