JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menetapkan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas 2011 yang dituangkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 02B/DPR RI/II/2010-2011 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2011. Keputusan tersebut diambil dalam sidang paripurna tanggal 14 Desember 2010
Terdapat 70 (tujuh puluh) RUU yang menjadi prioritas tahun 2011, ditambah 5 Daftar RUU Kumulatif Terbuka dan 21 Rancangan Undang-Undang yang Diluncurkan Pembahasannya dari Prolegnas Prioritas Tahun 2010 Ke Tahun 2011. Dari 70 RUU prioritas tersebut, sebanyak 37 RUU menjadi tanggungjawab DPR dan 33 RUU menjadi tanggungjawab Pemerintah.
Diharapkan Prolegnas Tahun 2011 akan berjalan lebih baik dari Prolegnas Tahun 2010, karena pada dasarnya proses pembentukan undang-undang yang baik adalah dimulai dari perencanaan yang rasional.
Berikut lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 02B/DPR RI/II/2010-2011, tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2011.
LAMPIRAN I KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 02B/DPR RI/II/2010-2011
TANGGAL : 14 DESEMBER 2010
DAFTAR PROGRAM LEGISLASI NASIONAL RANCANGAN UNDANG-UNDANG PRIORITAS TAHUN ANGGARAN 2011
NO
JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG
DRAFT RUU DAN NA DISIAPKAN OLEH
KETERANGAN
1
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
DPR
Komisi I
2
RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
DPR
Komisi II
3
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
DPR
Komisi III
4
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
DPR
Komisi III
5
RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar
DPR
Komisi IV
6
RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
DPR
Komisi IV
7
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan
DPR
Komisi IV
8
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
DPR
Komisi V
9
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
DPR
Komisi V
10
RUU tentang Pencarian dan Pertolongan
DPR
Komisi V
11
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
DPR
Komisi VII
12
RUU tentang Jaminan Produk Halal
DPR
Komisi VIII
13
RUU tentang Kesetaraan Gender
DPR
Komisi VIII
14
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji
DPR
Komisi VIII
15
RUU tentang Kerukunan Umat Beragama
DPR
Komisi VIII
16
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
DPR
Komisi IX
17
RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
DPR
Komisi IX
18
RUU tentang Tenaga Kesehatan
DPR
Komisi IX
19
RUU tentang Keperawatan
DPR
Komisi IX
20
RUU tentang Kebudayaan
DPR
Komisi X
21
RUU tentang Sistem Perbukuan Nasional
DPR
Komisi X
22
RUU tentang Tata Kelola Pendidikan Tinggi
DPR
Komisi X
23
RUU tentang Pendidikan Kedokteran
DPR
Komisi X
24
RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan serta Pemanfaatan Obat Asli Indonesia
DPR
Baleg
25
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPR
Baleg
26
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPR
Baleg
27
RUU tentang Pengendalian Dampak Produk Tembakau Terhadap Kesehatan
DPR
Baleg
28
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
DPR
Baleg
29
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan
DPR
Baleg
30
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
DPR
Baleg
31
RUU tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal
DPR
Baleg
32
RUU tentang Daerah Perbatasan
DPR
Baleg
33
RUU tentang Penanganan Konflik Sosial
DPR
Baleg
34
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
DPR
Baleg
35
RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
DPR
Baleg
36
RUU tentang Perlakuan Khusus Provinsi Kepulauan
DPR
Baleg
37
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional
DPR
Baleg
38
RUU tentang Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan
PEMERINTAH
Badan Pertanahan Nasional
39
RUU tentang Pengelolaan Keuangan Haji
PEMERINTAH
Kementerian Agama
40
RUU tentang Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
PEMERINTAH
Kementerian Dalam Negeri
41
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
PEMERINTAH
Kementerian Dalam Negeri
42
RUU tentang Pemilihan Kepala Daerah
PEMERINTAH
Kementerian Dalam Negeri
43
RUU tentang Badan Usaha Milik Daerah
PEMERINTAH
Kementerian Dalam Negeri
44
RUU tentang Desa
PEMERINTAH
Kementerian Dalam Negeri
45
RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
PEMERINTAH
Kementerian Hukum dan HAM
46
RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
PEMERINTAH
Kementerian Hukum dan HAM
47
RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
PEMERINTAH
Kementerian Hukum dan HAM
48
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
PEMERINTAH
Kementerian Hukum dan HAM
49
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
PEMERINTAH
Kementerian Hukum dan HAM
50
RUU tentang Perampasan Aset
PEMERINTAH
Kementerian Hukum dan HAM
51
RUU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
PEMERINTAH
Kementerian Hukum dan HAM
52
RUU tentang Hak Kekayaan Industri
PEMERINTAH
Kementerian Hukum dan HAM
53
RUU tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan
PEMERINTAH
Kementerian Keuangan
54
RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
PEMERINTAH
Kementerian Keuangan
55
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
PEMERINTAH
Kementerian Keuangan
56
RUU tentang Pengurusan Piutang Negara dan Daerah
PEMERINTAH
Kementerian Keuangan
57
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun
PEMERINTAH
Kementerian Keuangan
58
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasurasian
PEMERINTAH
Kementerian Keuangan
59
RUU tentang Konvergensi Telematika
PEMERINTAH
Kementerian Komunikasi dan Informatika
60
RUU tentang Tindak Pidana Teknologi Informasi
PEMERINTAH
Kementerian Komunikasi dan Informatika
61
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
PEMERINTAH
Kementerian Komunikasi dan Informatika
62
RUU tentang Administrasi Pemerintahan
PEMERINTAH
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
63
RUU tentang Perdagangan
PEMERINTAH
Kementerian Perdagangan
64
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
PEMERINTAH
Kementerian Perhubungan
65
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian
PEMERINTAH
Kementerian Perindustrian
66
RUU tentang Rahasia Negara
PEMERINTAH
Kementerian Pertahanan
67
RUU tentang Revitalisasi Industri Strategis Pertahanan dan Keamanan Nasional
PEMERINTAH
Kementerian Pertahanan
68
RUU tentang Keamanan Nasional
PEMERINTAH
Kementerian Pertahanan
69
RUU tentang Keantariksaan
PEMERINTAH
Kementerian Riset dan Teknologi/
Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
70
RUU tentang Pengadaan Barang dan Jasa
PEMERINTAH
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
DAFTAR RUU KUMULATIF TERBUKA
1
Daftar RUU Kumulatif Terbuka tentang Pengesahan Perjanjian Internasional
2
Daftar RUU Kumulatif Terbuka akibat Putusan Mahkamah Konstitusi
3
Daftar RUU Kumulatif Terbuka tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
4
Daftar RUU Kumulatif Terbuka tentang Pembentukan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
5
Daftar RUU Kumulatif Terbuka tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Menjadi Undang-Undang
LAMPIRAN II KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 02B/DPR RI/II/2010-2011
TANGGAL : 14 DESEMBER 2010
DAFTAR RANCANGAN UNDANG-UNDANG YANG DILUNCURKAN PEMBAHASANNYA DARI PROLEGNAS PRIORITAS TAHUN 2010 KE TAHUN 2011
NO
JUDUL RUU
DRAFT RUU DAN NA DISIAPKAN OLEH
KETERANGAN
1
RUU tentang Bantuan Hukum
DPR
Pembicaraan Tingkat I
2
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
DPR
Pembicaraan Tingkat I
3
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial
DPR
Pembicaraan Tingkat I
4
RUU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
DPR
Pembicaraan Tingkat I
5
RUU tentang Mata Uang
DPR
Pembicaraan Tingkat I
6
RUU tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
DPR
Pembicaraan Tingkat I
7
RUU tentang Penanganan Fakir Miskin
DPR
Pembicaraan Tingkat I
8
RUU tentang Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh
DPR
Pembicaraan Tingkat I
9
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun
DPR
Pembicaraan Tingkat I
10
RUU tentang Lembaga Keuangan Mikro
DPR
Harmonisasi
11
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang.
DPR
Harmonisasi
12
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.
DPR
Harmonisasi
13
RUU tentang Intelijen
DPR
Harmonisasi
14
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
DPR
Harmonisasi
15
RUU tentang Komponen Cadangan Pertahanan Negara
Pemerintah
Pembicaraan Tingkat I
16
RUU tentang Keimigrasian
Pemerintah
Pembicaraan Tingkat I
17
RUU tentang Transfer Dana
Pemerintah
Pembicaraan Tingkat I
18
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi
Pemerintah
Pembicaraan Tingkat I
19
RUU tentang Otoritas Jasa Keuangan
Pemerintah
Pembicaraan Tingkat I
20
RUU tentang Akuntan Publik
Pemerintah
Pembicaraan Tingkat I
21
RUU tentang Informasi Geospasial
Pemerintah
Pembicaraan Tingkat I