Jakarta, BPHN.go.id – Ratusan dokumen hukum yang dikoleksi Perpustakaan Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) akan diremajakan. Dari ratusan koleksi yang akan dibenahi, sebagian besar merupakan dokumen hukum yang telah ada sejak zaman kolonial.
Kepala BPHN Prof R. Benny Riyanto mengatakan, tahun ini BPHN mengucurkan anggaran untuk peremajaan koleksi buku hukum langka serta dokumen hukum kolonial, dengan harapan koleksi itu nantinya dapat menarik minat pembaca baik akademisi hukum, mahasiswa hukum, serta masyarakat awam sehingga akan meramaikan kembali tingkat kunjungan ke perpustakaan Hukum BPHN.
“BPHN juga akan menambah koleksi terbaru, baik buku hukum, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, hingga konvensi-konvensi internasional di bidang hukum bisnis misalnya sehingga dapat menjadi rujukan bagi masyarakat yang membutuhkan,” kata Prof R. Benny sewaktu memimpin rapat internal dengan Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional, Senin (14/1).
Perpustakaan Hukum BPHN nantinya juga akan dirancang senyaman mungkin untuk pengunjung baik dari segi pengklasifikasian koleksi sehingga memudahkan pengunjung ketika melakukan pencarian. Selain itu, juga akan disediakan ruang baca di beberapa sudut bagi sehingga pengunjung tidak cepat merasa bosan ketika berlama-lama dalam perpustakaan. Tak hanya itu, dari segi pelayanan perpustakaan, akan terus ditingkatkan dengan dioptimalkannya peran JFT Pustakawan Hukum.
Kepala Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional BPHN, Yasmon mengatakan, saat ini terdapat 16 JFT Pustakawan Hukum yang aktif bertugas mengelola Perpustakaan Hukum BPHN. Dengan jumlah tersebut, Yasmon meyakini kebutuhan pelayanan di perpustakaan dapat ditangani dengan baik ketika misalnya terdapat kenaikan angka pengunjung.
“Para JFT Pustakawan Hukum ini telah dilatih melalui diklat sehingga dapat memberikan pelayanan kepada pengunjung perpustakaan,” kata Yasmon, dalam kesempatan yang sama.
Di samping itu, lanjut Yasmon, Perpustakaan Hukum BPHN berencana untuk menjaring pengunjung secara lebih luas dengan akti menggelar sejumlah kegiatan antara lain Forum Diskusi Pustakawan Hukum serta Bedah Buku Hukum. Dua kegiatan itu diharapkan semakin menarik animo masyarakat untuk berkunjung ke perpustakaan BPHN.
Sekedar informasi, per Desember 2018, Perpustakaan Hukum BPHN mengelola kurang lebih 6.172 dokumen hukum di luar peraturan perundang-undangan. Dari angka tersebut, sebanyak 3.816 merupakan koleksi langka, salah satunya koleksi Staatsblad Van Nederlandsh-Indie. Sisanya merupakan koleksi dalam bentuk buku (1.398), penelitian (417), kajian (202), analisa dan evaluasi (162), karya ilmiah (104), simposium (45), dan kompendium (33).
“BPHN sangat menanti kunjungan masyarakat di Perpustakaan Hukum BPHN, lt. 2 gedung JDIH Jl. Mayjen Soetoyo No. 10 Cililitan – Jakarta Timur. Jam operasional pada Senin – Kamis (08-15) dan Jumat (09-16),” kata Yasmon.
Penulis: Nanda Narendra P
Editor: Erna Priliasari