Jakarta, BPHN.go.id – Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna H. Laoly melantik sepuluh Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Fungsional Ahli Utama, salah satunya Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Hukum dan HAM Prof R. Benny Riyanto yang dilantik menjadi Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) menggantikan Prof Dr Enny Nurbaningsih, yang beberapa waktu belakangan dilantik menjadi Hakim Konstitusi Periode 2018-2023.
Dalam sambutannya, Menkumham berpesan secara khusus kepada Prof R. Benny Riyanto agar memberikan kinerja terbaiknya untuk Kementerian Hukum dan HAM khususnya dalam menjalankan tugas dan fungsi yang dimiliki BPHN. Yasonna meminta tugas dan fungsi dari setiap unit di BPHN, yakni Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, Pusat Perencanaan Hukum Nasional, Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum, Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional, serta Sekretariat BPHN terus diperkuat.
“Tugas Eselon I sangat strategis, tidak hanya tanggung jawab kepada masyarakat melainkan juga dengan Kementerian/Lembaga lain. Para pejabat yang dilantik, saya minta professional dan memiliki tanggung jawab dalam mengemban tugas dengan baik,” kata Yasonna.
Dikatakan Yasonna, perluasan akses bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu sebagaimana program pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goal’s (SDG’s), dapat lebih diperhatikan khususnya berkaitan dengan bantuan hukum litigasi dan non litigasi oleh Organisasi Bantuan Hukum (OBH) atau yang lazim dikenal Lembaga Bantuan Hukum (LBH).
Selain itu, Yasonna juga berpesan kepada Prof R Benny Riyanto, untuk mengawal Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dan Program Penyusunan (Progsun) Peraturan Pemerintah dan Perataturan Presiden serta menguatkan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga agar dapat sejalan dengan pembangunan hukum nasional serta meminimalisir ego sektoral antar Kementerian/Lembaga.
“Jabatan yang saudara emban adalah tantangan, ujian sekaligus cobaan,” kata Yasonna.
Disamping melantik Prof R Benny Riyanto, Menkumham juga melantik Kepala Pusat Perencanaan Hukum Nasional BPHN, Min Usihen sebagai Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM bidang Sosial. Kurang lebih dua tahun mengawal tugas dan fungsi Pusat Perencanaan Hukum Nasional, banyak apresiasi yang diberikan oleh pimpinan. Tidak heran hari ini, Min Usihen dipercaya menduduki jabatan Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM bidang Sosial.
“Saya ucapkan selamat kepada pejabat yang baru dilantik dan diambil sumpahnya. Sebagai ASN di Kementerian Hukum dan HAM, kita mengharapkan sosok yang menjiwai nilai PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergis, Transparan, Inovatif),” kata Yasonna.
Penulis: Nanda Narendra P
Editor: Erna Priliasari