Jakarta, BPHN.go.id – Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Prof R. Benny Riyanto menerima wawancara dari media Republika, Selasa (15/1) di ruang rapat Kepala BPHN – Jakarta Timur. Wawancara pagi hari tadi mengangkat sejumlah isu yang menjadi tugas dan fungsi BPHN.
Didampingi Sekretaris BPHN Audy Murfi MZ dan Kabag Humas, TU, dan Kerjasama BPHN, Erna Priliasari, dua Wartawan atau Jurnalis Republika begitu antusias mendalami program dan strategi BPHN selama tahun 2019. Dari pengamatan selama prosesi tanya jawab, Jurnalis Republika begitu tertarik dengan program Bantuan Hukum untuk masyarakat miskin yang diamanatkan kepada BPHN pasca diundangkannya UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
Dalam kesempatan tersebut, Prof R. Benny menceritakan pengalaman BPHN sewaktu melaksanakan verifikasi dan akreditasi Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang telah berlangsung Agustus 2018 yang lalu. Pengalaman Tim Verifikasi dan Akreditasi, yakni tim independen yang terdiri dari tujuh orang yang mewakili sejumlah unsur, seperti akademisi, tokoh masyarakat, perwakilan LSM atau disebut “Tim 7” menjadi topik menarik yang diceritakan selama tanya jawab.
“BPHN juga memiliki perhatian pada upaya pembangunan hukum nasional yang tidak hanya fokus pada hukum tertulis melainkan juga fokus pada hukum tidak tertulis,” kata Prof R. Benny dalam sesi tanya jawab.
Tak hanya soal tugas dan fungsi BPHN, keseharian dan hobi yang disenangi Kepala BPHN turut menjadi amunisi pertanyaan dari Jurnalis Republika. Suasana tanya jawab yang terbangun juga sangat santai dan ringan, namun mendalam pada substansi. Juru Foto Republika juga turut mengambil potret Kepala BPHN dari berbagai angle untuk kepentingan Rubrik Wawasan di Republika.
Penulis: Nanda Narendra P
Editor: Erna Priliasari