Bertempat di Ruang Rapat Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional menemui perwakilan Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development), Selasa (2/12). Dalam Pertemuan pertemuan yang juga dihadiri Kepala BPHN - Dr. Eny Nurbaningsih mengharapkan OECD sebagai Knowledge Institutions , mendorong negara-negara anggotanya untuk terlibat dalam mendukung Agenda-agenda BPHN. Dukungan yang dimaksud dapat berupa sharing ide dan best experienced dari anggota OECD pada agenda sejenis yang sedang di lakukan BPHN. Kepala BPHN lebih lanjut memaparkan beberapa agenda BPHN seperti pembangunan legal information systems, reformasi produk hukum kolonial dan harmonisasi produk-produk hukum hukum terkai sumber daya alam yang dapa menjadi hambatan bagi investasi. James Seppherd - perwakilan OECD - menyampaikan bahwa pertemuan semacam ini memang dimaksudkan untuk eksplorasi ide dan kerjasam antar OECD dan mitranya. Lebih lanjut James mendorong BPHN untuk mengidentifikasi kekurang dan kelebihan dari pelaksanaan agenda-agendanya sehingga dapat mendorong negara anggota OECD terlibat dalam agenda dimaksud.
Pertemuan perwakilan OECD dan Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional juga mengagendakan pembahasan mengenai pelaksanaan dari beberapa Tusi Pusrenbangkumnas seperti penyusunan naskah akademik, Prolegnas Jangka Menengah dan Prioritas dan Program PPHN.