Jakarta, BPHN.go.id – Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) fokus mengejar predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dengan melakukan perbaikan pada sejumlah aspek antara lain tatalaksana, manajemen SDM, penguatan pengawasan dan penguatan akuntabilitas kinerja. Langkah nyata itu diwujudkan dengan dilakukannya penandatanganan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja oleh jajaran struktural di lingkungan BPHN, Jumat (18/1) di Aula Lt. 4 BPHN – Jakarta Timur.
Kepala BPHN Prof R. Benny Riyanto mengatakan bahwa penandatanganan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja mulai dari Pimpinan Tinggi (Pimti) Pratama, Pejabat Pengawas, dan Administrator di lingkungan BPHN merupakan upaya menyamakan komitmen dan menjaga etos kerja agar dapat menjalankan birokrasi secara good governance. Upaya mengikat komitmen tersebut, Prof R. Benny menilai perlu dituangkan melalui Pakta Integritas.
“Saya sangat berharap kepada jajaran Pimti pratama hingga Pejabat Administrator dan Pengawas untuk melaksanakan pekerjaan sebaik mungkin sesuai yang disepakati dalam Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja,” kata Prof R. Benny.
Menurut Prof R. Benny, tahun ini merupakan waktu yang paling tepat untuk berjuang dalam meraih predikat WBK. Sebab, BPHN memiliki posisi sentral dalam penataan regulasi yang merupakan program prioritas pemerintah. Sebagai leading sector penataan regulasi, unit setingkat eselon II di lingkungan BPHN, diberi mandat menjalankan sejumlah program prioritas nasional, yakni Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dan Program Penyusunan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden (Progsun PP dan Perpres) yang dilaksanakan oleh Pusat Perencanaan Hukum Nasional.
Program prioritas nasional, kegiatan Analisis dan Evaluasi dimiliki oleh Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional. Selain itu, Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum diberi mandat menyelenggarakan program Bantuan Hukum bagi orang miskin dan tahun ini menguslkan program Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH) agar masuk prioritas nasional. Sementara itu, Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional, lanjut Prof R. Benny memiliki fungsi yang tidak kalah strategis, seperti portal Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Portal JDIH digunakan BPHN dalam menyebarluaskan hasil analisa dan evaluasi serta prokduk legislasi maupun dookumen hukum lainnya kepada masyarakat.
“Saya sangat yakin, etos kerja jajaran di BPHN dan kualitas kinerja serta integritas yang dimiliki, sudah saatnya bagi BPHN untuk berkompetisi di dalam WBK,” kata Prof R. Benny.
Dikatakan Prof R. Benny, BPHN berupaya mengembangkan JDIH dengan terus memperluas dan menambah anggota JDIH di seluruh Indonesia. Tak hanya itu, lanjut Prof R. Benny, Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional juga mengelola perpustakaan hukum nasional yang memiliki ribuan koleksi hukum sejak zaman kolonial. Perpustakaan ini diarahkan untuk menjadi ‘corong’ BPHN, karena menjadi jendela bagi masyarakat yang ingin mengetahui BPHN lebih dalam.
“Saya berharap jumlah literaturnya terus ditambah. Karena itu adalah jendela BPHN, semua pihak dapat mengakses kebutuhan hukum yang disediakan BPHN melalui one gate system. Jadi ketika mengunjungi BPHN, bisa ‘belanja’ regulasi, literatur, dan segalam macam terkait hukum,” kata Prof R. Benny.
Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris BPHN, Audy Murfi MZ mengatakan bahwa penandatanganan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja sebelumnya didahului dengan Deklarasi Kinerja di tingkat Kementerian dan internal BPHN awal tahun kemarin. Untuk penandatangan hari ini, lima Pimti Pratama, 17 Pejabat Administrator 44 Pejabat Pengawas menandatangani Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja secara simbolik. Kegiatan ini menjadi langkah awal untuk dapat berkinerja dengan berintegritas dan akuntabel.
“Dari sisi pengawasan internal, kegiatan ini merupakan langkah awal atau niat awal agar kita dapat berkinerja dengan akuntabel untuk menghasilkan output yang berkualitas dan menjadi bagian dari tahapan BPHN mewujudkan zona integritas,” kata Audy,
"
Penulis: Nanda Narendra/Diah Retno Istuningtias (M-2)
Foto: Ahmad Matin (M-3)
Editor: Erna Priliasari