BPHN dan UKP-PPP bahas Rancangan Peta Jalan Pembaruan Hukum Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Jakarta, WARTA-bphn
Badan Pembinaan Hukum Nasional dan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengedalian Pembangunan (UKP-PPP) melakukan pembahasan rancangan Peta Jalan Pembaruan Hukum Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dan Metode Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan di kantor Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jl. May. Jen. Sutoyo-Cililitan Jakarta Timur, Kamis (18/12).
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, Enny Nurbaningsih dalam sambutannya menyampaikan terima kasih atas kehadirannya di BPHN untuk mengikuti kegiatan Pembahasan Hasil kajian yang dilakukan oleh UKP-4 dan BPHN yang merupakan salah satu agenda pokok dari pemerintahan Jokowi –JK.
Selain itu belaiu juga menyampaikan hasil pertemuan dengan DPD RI dengan Kemenkumhan beberapa waktu lalu, dalam pertemuan tersebut DPD RI mengatakan ada 83 UU yang saling bertabrakan disektor Sumber daya Alam dan Lingkungan Hidup. Menurut DPD RI kondisi semacam ini menandakan bahwa betapa carut marutnya perundang-undangan di semua sektor yang terkait dengan sumber daya alam maupun lingkungan hidup.
Mendengar penjelasan tersebut, Badan Pembinaan Hukum Nasional sebagai pembinaan hukum nasional langsung mengintruksikan seluruh jajaran di lingkungan Badan Pembinaan Hukum Nasional untuk mengkaji dan menerliti apa yang disampaikan oleh DPD RI tersebut dan segera untuk diperbaiki agar tidak menjadi penghambat disektor ekonomi. Mengingat bahwa tahun ini merupakan tahun ke tiga dari RPJP Nasional yang memfokuskan pada daya saing ekonomi yang kompentitif dengan dukungan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia dan IPTEK yang unggul. Dan persoalan yang diungkapkan oleh DPD RI tersebut merupakan tantangan yang harus di jawab oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, sebagai pembinaan hukum nasional.
Namun dalam saat bersamaan, kami mendapat informasi bahwa Badan Pengolah Redmas yang terdiri dari KPK dan UKP-4 telah membentuk tim untuk melakukan kajian terkait hukum pembaruan sumber daya alam lingkungan hidup. Yang sebenarnya tugas tersebut merupakan tugas yang belum terselesaikan, sebab dalam TAP MRP No. 11 sampai saat ini belum tuntas terbahas pada reformasi disektor agraria. Dan kini menjadi bagian tugas kami untuk segera di realisasikan, jelas beliau
Di kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih pda tim yang telah membuat hasil kajian Peta Jalan Pembaruan Hukum Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. Hasil kajian tersebut sebagai bagian yang akan digunakan dalam proses reformasi peraturan perundang-undangan. Kondisi ini juga yang menjadi pertanyaan OECD, sebab OECD sangat exis memantau sejauhmana reformasi peraturan perundang-undangan tersebut dijalankan. Dan Hasil kajian ini juga akan kami gunakan dalam penataan sektor-sektor yang mendukung perekonomian atau sebagai bagian sektor lain yang harus diperbaiki. Jika perbaikan ini tidak segera dilakukan maka agenda Nawa Cita tidak akan berjalan secara optimal.
Kementerian Hukum dan HAM, khususnya BPHN telah diberi mandat sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk melakukan proses perencanaan seluruh produk regulasi dalam sebuah kerangka regulasi. Sementara BPHN dihadapkan juga dengan situasi banyak hal-hal yang saling bertentangan. Jadi tugas berat BPHN selain untuk menyelesaikan pertentangan tersebut juga harus menyusun agenda kerangka regulasi, sehingga untuk kedepannya tidak terjadi lagi kondisi sama terulang kembali. Oleh karena itu dibuat pijakan oleh BPHN menekankan bahwa apapun usulan produk perundang-undangan apapun harus bisa dikoneksikan dengan RPJM, khususnya RPJP dan RKP. Seperti diketahui bahwa hasil prolegnas lima tahun lalu hutangnya masih banyak, karena pemerintah dan DPR hanya mencapai 27 persen dari total yang diusulkan 261 RUU. Oleh karena untuk merapikan kondisi tersebut, kami dilarang untuk mengajukan RUU terlalu banyak. Seperti yang disampaikan oleh Wakil Presiden agar dalam pembuatan RUU harus menekankan pada kualitas bukan kuantitas.
Kementerian Hukum dan HAM telah diberi mandat melalui Peraturan Presiden No, 87 Tahun 2014 tentang Penyelarasan seluruh konsep yang ada sehingga antar sektor sudah matang dan tidak ada lagi pertentangan terhadap peraturan, walaupu ini baru berjalan di tahun 2015, namun PR yang lalu harus juga diselesaikan.
Selanjunya beliau juga bahwa kegiatan ini dirasakan sangat meringankan upaya BPHN dalam menata seluruh produk regulasi yang dilakukan saat ini, sekaligus untuk menyelesaikan persoalan-persoalan regulasi yang belum tuntas.
Sesuai dengan mandat yang telah ditetapkan bahwa BPHN harus mereform regulasi yang berlaku saat ini sehingga kedepan untuk menghilangkan egosektor, sehingga produk regulasi menjadi kualifide untuk digunakan oleh stakeholder sesiapapun, hal ini juga yang ditekankan oleh Menteri Hukum dan HAM dalam Rapat Pembahasan R-PP dan R-Perpres beberapa waktu lalu, demikian secara jelas persoalan yang disampaikan oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, Enny Nurbaningsih dalam Pertemuan tersebut.
Selanjutnya kegiatan ini dilanjutkan dengan pemaparan hasil kajian Peta Jalan Pembaharuan Hukum Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup oleh tim serta mengharapkan masukan dari peserta maupun dari para pakar untuk memberikan sumbangsih pemikiran untuk perbaikan kajian.*tatungoneal