.jpeg)
Membuka kegiatan Bimbingan Teknis Aplikasi Standar Dan Aplikasi Integrasi Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional Bagi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Dan Peluncuran (Launching) Aplikasi JDIHN Berbasis Android, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Prof. Benny Riyanto, bertempat di Aula Moedjono Gedung BPHN (24/04) menyampaikan arahan, bahwa saat ini Pemerintah memberikan prioritas dan perhatian yang semakin besar untuk bidang hukum di tanah air, khususnya terkait dengan penataan regulasi. Salah satu tugas penting yang diemban BPHN yaitu Pembuatan Database Peraturan Perundang-undangan yang terintegrasi.
BPHN sebagai Pusat JDIHN dalam 2 tahun terakhir ini, telah melakukan beberapa hal, yang meliputi 1) pembenahan sistem dan aplikasi, 2) pembenahan standar pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum, 3) pembenahan strategi dalam percepatan partisipasi aktif Anggota JDIHN, dan 4) pembenahan infrastruktur / sarana pra sarana pendukung. Hasilnya dari pembenahan-pembenahan ini dapat dilihat dari, antara lain, meningkatnya secara significant jumlah Anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif dan terintegrasi.
“ Kami perlu memberikan catatan terkait dengan masih rendahnya partisipasi Anggota JDIHN yang berasal dari Sekretariat DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota, serta dari perguruan tinggi negeri dan swasta. Sehubungan dengan hal tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM perlu lebih meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan Biro Hukum Pemerintahan Provinsi untuk mengingatkan dan mendorong partisipasi aktif Anggota JDIHN dari kalangan Sekretariat DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota, serta dari perguruan tinggi negeri dan swasta” Pesan Kepala BPHN dalam sambutannya.
Dalam kesempatan ini pula diperkenalkan dan diresmikan penggunaan awal (Soft Launching) Aplikasi JDIHN Berbasis Android. “Saya tentunya sangat bergembira dan memberikan apresiasi kepada jajaran Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional atas berbagai inovasi dan kreativitas yang sudah dilakukan, termasuk Akreditasi Perpustakaan Hukum dan beberapa aplikasi berbasi teknologi informasi (Aplikasi ILDIS, Aplikasi Integrasi, Aplikasi E-Reporting JDIHN dan Aplikasi JDIHN Berbasis Android)” ujar Prof. Benny.