Regulasi Jaminan Kebendaan Terpencar, BPHN Usul Dibentuk RUU Jaminan Benda Bergerak
Regulasi Jaminan Kebendaan Terpencar, BPHN Usul Dibentuk RUU Jaminan Benda Bergerak
BPHN Selenggarakan Kegiatan Forum Pemantauan
BPHN Selenggarakan Kegiatan Forum Pemantauan
Pejabat Fungsional Harus Mampu Menulis Karya Ilmiah Yang Bisa Memberikan Kontribusi Luas
Pejabat Fungsional Harus Mampu Menulis Karya Ilmiah Yang Bisa Memberikan Kontribusi Luas
BPHN Siap Menuju Tahapan Evaluasi ZI Menuju WBK
BPHN Siap Menuju Tahapan Evaluasi ZI Menuju WBK
BPHN Susun Alur Pemanfaatan Hasil Evaluasi Regulasi di Internal Pemerintah
BPHN Susun Alur Pemanfaatan Hasil Evaluasi Regulasi di Internal Pemerintah
Kepala BPHN : UU Penyiaran Butuh penyesuaian Mengikuti Perkembang Yang Ada
Kepala BPHN : UU Penyiaran Butuh penyesuaian Mengikuti Perkembang Yang Ada
Perlu Dukungan Regulasi Agar Integrasi Data Kependudukan Optimal
Perlu Dukungan Regulasi Agar Integrasi Data Kependudukan Optimal
Tumpang tindih Peraturan Perundang-undangan di Sektor Kepariwisataan di Indonesia Harus Segera Diatasi
Tumpang tindih Peraturan Perundang-undangan di Sektor Kepariwisataan di Indonesia Harus Segera Diatasi.jpeg)