Menindaklanjuti permasalahan terkait tugas dan fungsi yang ditemui sepanjang tahun anggaran 2023, pada kegiatan Rapat Pengendalian Kinerja dan Refleksi Akhir Tahun 2023 Kemenkumham dilakukan penyusunan Rencana Aksi Tahun 2024, Selasa (12/12/2023). Pada kegiatan ini, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) menyoroti permasalahan terkait Bantuan Hukum.
Sekretaris BPHN, I Gusti Putu Milawati menegaskan bahwa di Tahun 2024 BPHN akan menjalankan verifikasi terhadap Organisasi Bantuan Hukum (OBH). “Di tahun 2024, permasalahan terkait kurangnya sebaran OBH ini semoga akan terselesaikan dengan bertambahnya pemberi bantuan hukum pasca proses verifikasi di tahun 2024,” tegas Mila pada kegiatan yang berlangsung di Hotel Borobudur, Jakarta tersebut.
BPHN akan menindaklanjuti terkait proses pemberian bantuan hukum ini agar bisa menyeluruh diakses oleh masyarakat. “Diharapkan kedepan para calon pemberi bantuan hukum ini dapat mempersiapkan dokumen-dokumen demi kelancaran proses verifikasi pemberi bantuan hukum nantinya,” ujar Mila.
