BPHN.GO.ID – Jakarta. Sebagai Langkah tindak lanjut dari kegiatan Bimbingan Teknis Belajar Bahasa Isyarat BISINDO (Bahasa Isyarat Indonesia) dengan tema “Melalui Pembelajaran Bahasa Isyarat Kita Tingkatkan Kompetensi SDM BPHN Dalam Rangka Memperluas Aksesibilitas Pelayanan Publik Kepada Masyarakat Berkebutuhan Khusus (Tuli)”, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), menerima kunjungan audiensi dari Silang.Id, Selasa (06/04/2024).
Dalam audiensi tersebut, Sekretaris BPHN, I Gusti Putu Milawati menyampaikan bahwa BPHN harus mampu memberikan informasi kepada masyarakat, khususnya difabel, agar setiap informasi terkait hukum dapat dipahami dengan baik. “Kita perlu memastikan bahwa semua masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, dapat mengakses informasi hukum secara efektif,” ungkapnya.
Mila juga menjelaskan bahwa saat ini BPHN sedang fokus dalam upaya Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). BPHN terus melakukan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, salah satunya adalah memberikan kemudahan mengakses informasi hukum bagi penyandang disabilitas dengan penggunaan bahasa isyarat, baik dalam konsultasi hukum, penyuluhan hukum maupun pelayanan perpustakaan hukum.
Co-Founder Silang.ID, Bagja Wiranandhika Prawira, menjelaskan bahwa tujuan dari pertemuan ini adalah untuk berbagi pandangan, memberikan masukan, serta membahas potensi kerja sama jangka panjang dalam penyediaan layanan inklusif bagi disabilitas Tuli bersama BPHN.
Bagja juga menambahkan bahwa audiensi ini diharapkan dapat menjadi awal dari kerja sama yang lebih erat antara BPHN dan Silang.ID dalam upaya memperkuat aksesibilitas pelayanan publik bagi penyandang disabilitas Tuli di Indonesia.
“Kami juga menyediakan layanan Juru Bahasa Isyarat serta mengembangkan aplikasi yang memungkinkan Tuli untuk berkomunikasi secara mandiri di ruang publik,” ujar Bagja.
Lebih lanjut Bagja berharap dapat melibatkan BPHN untuk bersama-sama mengimplementasikan program-program yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesetaraan bagi disabilitas Tuli di seluruh Indonesia. “Dukungan dan partisipasi aktif dari berbagai instansi pemerintah merupakan kunci utama dalam mencapai tujuan bersama untuk meningkatkan aksesibilitas dan menyediakan layanan inklusif bagi disabilitas Tuli,” tutup Bagja. (Humas BPHN)
